Seradala Jadi Ancaman Nyata

Puluhan anggota Pansus Tamlang Ilegal DPR Yahukimo keluar dari ruangan usai menggelar rapat singkat terkait batalnya perjalanan menuju Distrik Seradala, Rabu (5/9) kemarin. Meski batal berangkat, Pansus memastikan akan tetap menuntaskan persoalan tambang ilegal di Yahukimo. (FOTO : Gamel/Cepos)

JAYAPURA – Kendati mantan penjabat Gubernur Papua, Soerdarmo  secara tegas memerintahkan penghentian semua aktifitas pendulangan emas ilegal, ternyata hal ini tak diindahkan oleh pengusaha dan masyarakat yang melakukan pendulangan di Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo.

   Tak hanya Seradala, ada tiga distrik lainnya yakni Distrik Langda, Distrik Sontamon dan Distrik Bomela, namun yang paling menonjol adalah Distrik Seradala. Aktifitas pendulangan di lokasi ini dipastikan masih dilakukan dan perintah penghentian tak berpengaruh apapun.

  Terkait hal ini, pemerintah setempat melalui DPRD Yahukimo telah membentuk Pansus Tambang Ilegal. Pansus ini nantinya akan mengumpulkan data untuk kemudian dirumuskan dan didorong menjadi sebuah Peraturan Daerah yang mengikat bagi siapa saja terutama terkait aktifitas penambangan di Yahukimo.

   Pansus ini tujuannya tidak untuk menutup lokasi penambangan, namun mencari regulasi yang tepat agar ada keberpihakan bagi pemilik ulayat yang selama ini merasa diabaikan. “Tak ada kepentingan apa-apa dari Pansus ini. Ini terbentuk setelah ada aksi demo pada 20 Agustus lalu dari ratusan orang yang diantaranya pemilik ulayat. Pansus ada, bukan untuk menutup tetapi menyiapkan semuanya agar lebih teratur, tidak seperti sekarang,” kata Ketua Pansus Tambang Ilegal, Isak Salak saat memimpin rapat di Gedung DPRD Yahukimo, Selasa (5/9) kemarin.

  Pansus sendiri sejatinya di hari yang sama hendak bertolak ke Distrik Seradala untuk melihat langsung laporan warga tersebut, namun jelang pemberangkatan, mereka mendengar informasi jika ada kelompok masyarakat yang menolak kedatangan mereka, selain kondisi cuaca yang menghalangi.

   Informasi yang menyebar justru ada pihak dari pendulang yang siap menyerang, jika Pansus mendatangi Distrik Seradala. “Iya ini harus dikoordinasikan lagi, kami kesana untuk menyelesaikan masalah, jangan sampai ada korban dan justru jadi masalah baru,” kata Sekretaris Pansus, Yoel Itlay. Isak yang memimpin 12 anggotanya akhirnya membatalkan keberangkatan. “Bukan batal tapi ditunda. Kita cari waktu yang lebih tepat,” bebernya.

   Sementara dari rapat singkat tim Pansus, terungkap banyak hal. Mulai dari banyaknya warga baru yang bermunculan di Yahukimo hingga insiden pencegatan yang dilakukan kelompok dari masyarakat pemilik ulayat terhadap kendaraan pengangkut pendulang yang berisi bahan makanan maupun obat-obatan. Yang mencengangkan adalah dari penggeledahan ini warga menemukan sejumlah barang yang mencurigakan.

   “Laporan kepada kami ada kondom, obat  ARV termasuk penggunaan mercuri. Ini berbahaya sekali, jangan – jangan ada pengidap HIV disana kemudian menyebar, sebab indikasi adanya perempuan bayaran juga sudah masuk. Lalu Mercuri ini juga akan menyisakan masalah yang berkepanjangan karena berkaitan dengan lingkungan,” kata Isak.

   Pansus tak ingin dampak negatif sosial masyarakat dari keberadaan tambang justru menjadi masalah besar di kemudian hari, sehingga sejak awal ingin diatur. Sebelumnya DPR Yahukimo juga telah dua kali mengeluarkan imbauan untuk penghentian aktifitas pendulangan sebelum ada regulasi Perda yang jelas. Namun imbauan tersebut nampaknya tak diindahkan. Isak meminta masyarakat dan elit politik yang ada di Yahukimo semua mendukung Pansus apalagi di Yahukimo belum ada Perda soal kawasan pertambangan dan jika ada pengusaha yang mengatakan mengantongi izin, maka hal tersebut dipastikan tak benar.

   Pemda tak pernah mengeluarkan izin bagi siapapun untuk perusahaan melakukan pendulangan. “Jadi tak benar ada izin yang pernah dikeluarkan, jika ada silahkan tunjukkan kepada kami sehingga semua yang dilakukan adalah ilegal,” imbuhnya.

  Isak menyebut persoalan tambang di Yahukimo jika tak diatasi sedini mungkin maka akan menjadi masalah besar di kemudian hari, yang semakin sulit ditangani. Pasalnya jika emas yang diperoleh sudah menjanjikan, maka pengusaha bisa melakukan apa saja untuk tetap beroperasi di lokasi tersebut, melawan aturan jika perlu.

   “Kami pada 6 Juli lalu juga sempat mendengar ada tiga perempuan yang diberikan kepada tokoh disana untuk “digunakan”, tokoh ini awalnya diberi uang Rp 30 hingga Rp 40 juta dan lokasi lahannya dipakai. Ini contoh kecil yang sudah tak bagus,” tegas Isak.

  Salah satu politisi senior di Yahukimo ini juga mengingatkan agar orang dari luar untuk sementara tidak masuk ke Yahukimo dengan tujuan ke lokasi pendulangan. Itu dianggap hanya menambah masalah, sehingga ia meminta untuk menghormati apa yang sedang dilakukan Pansus dalam menata semua. Masih adanya aktifitas pendulangan di Distrik Seradala juga diduga ada “tangan besar” yang bermain di belakang para pendulang dan pengusaha.

  Ada pihak tertentu yang bermain, sehingga pendulangan masih beroperasi. Dugaannya ada mantan pejabat di Yahukimo yang ikut bermain. Pasalnya, sejak instruksi penjabat gubernur yang meminta lokasi tambang ilegal ditutup dan tak boleh ada penerbangan, setelah itu banyak pesawat yang tak beroperasi.

  Pantauan Cenderawasih Pos, ada lima unit pesawat Heli yang diparkir di halaman samping dari rumah mantan seorang pejabat di Yahukimo. “Setelah penjabat Gubernur memberi instruksi menghentikan semua kegiatan tambang ilegal, setelah itu pesawat-pesawat yang digunakan oleh pengusaha tambang ini diparkir di rumah itu, kami tidak tahu kesepakatannya seperti apa,” kata Isak.

  Isak ikut menyayangkan sikap pengusaha pendulang ini, mengingat mantan pejabat ini merupakan tokoh di Yahukimo dan dengan menitipkan barang berupa pesawat  bisa-bisa menumbuhkan persepsi beragam di tengah masyarakat termasuk keterlibatan mantan pejabat tadi.

  “Jangan titip ke masyarakat di Yahukimo, sebab yang dari luar ini datang dengan berbagai kepentingan, jangan merusak hubungan baik masyarakat dengan tokoh di sini,” tegasnya.

  Sekretaris Pansus, Yoel Itlay menambahkan bahwa aspirasi yang disampaikan pendemo pada 20 Agustus lalu salah satu poinnya adalah hak pemilik ulayat yang terkesan diabaikan. Para pendulang ini datang dan mengeruk isi tanah tanpa melihat keberpihakan.

  Yoel melihat keluhan dengan demo ini adalah anti klimaks. Pemilik ulayat sudah lama menahan diri hingga melahirkan bentuk protes ke DPR. Namun protes pemilik ulayat ini dikatakan beralasan karena saat ini banyak pendulang dari Kabupaten Nabire dan Timika yang mulai bergeser ke Seradala.

“Yang ditakutkan adalah mereka ini pendulang lama yang sudah paham menggunakan bahan-bahan berbahaya dan indikasi penggunaan  bahan berbahaya ini memang ada. Kami juga memprediksi pelayanan gereja di lokasi ini juga akan kacau,” tuturnya.

  Yoel menyebut saat ini, pendulang di Seradala  jumlahya sudah mencapai 1000 orang dan ini akan melahirkan satu persoalan krusial jika tak segera ditangani. Hak pemilik ulayat akan semakin terabaikan dengan iming-iming uang puluhan juta. Bahkan berpotensi melahirkan konflik horizontal karena sudah ada bentuk protes termasuk sweeping kendaraan yang dilakukan warga setempat.

“Ada 50 camp yang berjejer sepanjang kali dan warga baru terus bertambah. Saya beberapa hari di Dekai melihat banyak sekali wajah baru yang berdatangan dan mereka mengaku akan ke lokasi tambang. Ini nyata,” beber Yoel.

  Ia kembali menjelaskan kehadiran Pansus ini, bukan untuk menutup lokasi tambang melainkan mengatur agar meminimalisir ekses negatif di kemudian hari.  “Kami merespon penyampaian gubernur kemarin untuk dihentikan dulu. Ini agar ada waktu dilakukan kajian sebagai bahan untuk dibuatkan regulasi yang mengikat, jadi tolong hargai apa yang menjadi imbauan dan keputusan Pansus. Hentikan dulu aktifitas untuk sementara,” tegas Yoel.

   Politisi yang kini maju dari Partai Gerindra ini melihat jika tak ditata sejak awal, maka Seradala akan menjadi pintu masuk masalah di Yahukimo. Kondisinya akan sama seperti lokasi tambang di Degeuwo Paniai yang berisi tempat hiburan bahkan prostitusi terselubung.    

  “Endingnya adalah penyakit dan konflik masyarakat, kami sudah melihat ini jauh ke depan. Jadi warga dari luar tolong jangan memperkeruh,” pintanya. Ia juga memastikan selama ini tak ada izin yang dikeluarkan Pemda terkait penambangan.

“Omong kosong kalau ada, ini semua ilegal,” bebernya.

   Anggota Pansus lainnya, Nebon Pahabol menambahkan bahwa emas ibarat gadis cantik yang semua akan mendekat. Mereka yang tertarik ini ada yang berniat baik dan ada yang berniat buruk. Namun ia meyakini lokasi tambang bisa menjadi masalah baru bila tak dikawal.

“Sejarah mencatat dimana ada lokasi tambang maka pemilik pemilik ulayatnya akan tetap melarat, bahkan bisa terjadi pembunuhan di lokasi tersebut sebab saat ini sudah ada dua kelompok di lokasi tersebut. Ini yang bahaya,” wanti Nebon. Ia melihat dari persoalan tambang di Seradala ini mulai muncul dua kelompok.

  Kelompok pertama yang ingin  tetap melakukan pendulangan termasuk pengusahanya dan kelompok kedua adalah pemilik ulayat dan masyarakat setempat yang merasa dirugikan. Ia juga menyarankan agar pemerintah tak hanya fokus pada jalur transportasi udara  yang dianggap lebih mudah, tetapi bagaimana mengecek lagi transportasi darat yang selama ini digunakan untuk mendroping para pendulang sekaligus bahan makanan. Ini juga diiyakan anggota lainnya, Tony Uk yang memita agar jalur udara dan darat sementara ditutup untuk para pendulang sebelum ada regulasi yang jelas. “Kami minta seperti itu,” imbuhnya. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.