Harapan Terhadap Gubernur Baru

Pater Neles dan Freddy Wenda

Dari Buka Ruang paritisipasi, Wajib Jaga Toleransi Hingga Regulasi Cenderawasih

JAYAPURA – Lukas Enembe dan Klemen Tinal resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk kali kedua. Pekerjaan lima tahun sudah dilakukan dan kini melanjutkan periode keduanya. Dari pekerjaan lima tahun pertama sejumlah tokoh di Papua mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, LSM dan kelompok pemuda menaruh harap dan memberi beberapa catatan. Gubernur dan wakilnya diminta lebih memperhatikan suara akar rumput termasuk catatan para yang diberikan.

  “Saya melihat pak gubernur dan para bupati  perlu membuka ruang kepada masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi.  Sebab program sebagus apapun yang dibuat jika tak ada keterlibatan masyarakat langsung maka tidak akan ada artinya,” kata Ketua Sekolah Tinggi Fajar Timur, Pater Neles Tebay melalui ponselnya, Jumat (7/9).

  Jika ingin program berhasil maka perlu menggandeng para tokoh masyarakat dan pembangunan itu harus dimulai dari kampung. “Ini kuncinya, pembangunan dari kampung, bukan dari kota dan masyarakat kampung dilibatkan sehingga ada kebanggaan dan ikut bertanggungjawab serta memonitor pembangunan apa yang dilakukan di kampungnya,” katanya.

Terkait dengan keinginan untuk memprioritaskan soal Pendidikan, kata Pater, Lukas Enembe perlu memperbaiki atau membangun asrama baru untuk tingkat SD-SMP yang  sudah dibangun para missionaris dan hingga sekarang masih ada. Sementara untuk HAM, dikatakan ini yang agak sulit sebab gubernur akan menjawab bahwa persoalan HAM adalah kewenangan pemerintah pusat. “Tapi yang perlu diingat bahwa pendidikan, kesehatan  bagian dari hak yang harus dipenuhi,” imbuhnya.

  Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua, Ust Islami Al Payage berbicara soal keharmonisan antar umat beragama yang menurutnya kondisi yang sudah ada saat ini patut dipertahankan. Kata Payage, Papua yang merupakan daerah dengan tingkat pluralisme cukup tinggi memang rawan melahirkan konflik berbau SARA. Namun untuk  menghindari konflik berbau SARA ini public harus memahami bahwa agama muslim maupun Nasrani sebenarnya adalah satu.

  “Jika ditelusuri sejarah itu satu dari Nabi Ibrahim sedangan yang Nasrani memanggil Abraham jadi tidak perlu dipertentatangkan. Lalu mari lawan provokator yang mengatasnamakan agama. Gubernur harus memegang komando perdamaian ini,” jelasnya.

  Gubernur diharap bisa menjembatani dan mengkoordinir isu-isu antar umat beragama. Namun Payage meyakini ke depan banyak sekali tantangan dan rintangan yang berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan keagamaan.

Karenanya ia berharap gubernur dan wakilnya tidak memberikan ruang bagi paham-paham radikal untuk masuk. “Caranya adalah membangun koordinasi dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Papua,” imbuhnya.

  Lalu Payage juga meminta sesama umat tidak saling curiga karena setiap keyakinan atau kepercayaan agama pasti mengajarkan kebaikan, mengajarkan kedamaian, mengajarkan saling menghargai dan saling tolong menolong antar makhluk Tuhan.

Lainnya disampaikan Dekan FKIP, Dr Nomensen Mambraku. Ia menyebut masyarakat harus berbangga karena saat ini Papua sudah mempunyai pemimpin terpilih dan khusus untuk dunia pendidikan persoalan teknisnya adalah bagaimana infrastruktur bagi menyelenggarakan program kerja terencana dan terarah sehingga capaian capaian hasil sudah bisa diukur dari tingkat satuan dasar. “Satuan Pendidikan taman kanak-kanak PG, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK itu harus terukur. Nah kalau dari segi finansial pehatian pemerintah saya pikir 30 persen dana yang diberikan ke daerah di arahkan ke pada pedidikan itu luar biasa baik,” katanya. Nomensen juga mengkritisi apa yang disebut dengan afirmasi dimana dalam rapat dekan se Indonesia banyak yang menanyakan apakah bisa diatur lebih awal lagi sehingga afirmasi ini akan menghasilkan anak-anak Papua yang cerdas sebab saat ini masih ada yang kesulitan  hanya untuk menulis nama sendiri. “Oleh karena itu saya membuka kesempatan kalau memang kepala kepala dinas di tiap kabupaten kota bisa bekerjasama dengan FKIP. Jika ingin mengirim orang untuk bertugas harus diseleksi,” imbuhnya. Lainnya disampaikan Ketua Forum Peduli  Port Numbay Green (FPPNG), Fredy Wanda yang berharap ada keseriusan pemerintah untuk mendorong adanya regulasi perlindungan satwa dilindungi terutama Burung Cenderawasih.

“Kemarin sudah dalam bentuk surat edaran dan kami dengar akan dibahas atau dinaikkan menjadi Perda. Ini kami tunggu sebab populasi Cenderawasih masih terancam. Tak bisa kita diam dan terus menunggu,” beber Fredy. Kata Fredy pada satu kesempatan Gubernur Lukas Enembe pernah menolak dimahkotai burung Cenderawasih dan meminta yang imitasi. Hal ini dianggap satu sikap yang bijaksana dan patut dilakukan untuk yang lain. “Gubernur ibarat panglima dan jika panglima sudah mememiliki sikap seperti itu seharusnya yang lain meniru,” beber Fredy. Sementara aspirasi lain disampaikan Ketua Forum Komunitas Jayapura (FKJ) Fredy Edi yang menaruh hara pada ruang yang diberikan kepada komunitas muda yang kreatif dan ingin berkembang.

“Mungkin saat ini skop kami hanya Kota Jayapura namun tidak menutup kemungkinan ada teman-teman komunitas yang akan membawa nama Papua ketingkat nasional dan sudah ada beberapa yang menorehkan prestasi sepeti itu. Harapan kami tak muluk-muluk semoga ke depan ada tempat yang bisa kami pakai untuk berkumpul dan berkembang,” imbuhnya. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *