Sekretaris Bidang Politik Kedubes Inggris Dialog Berbagai Hal dengan LP3BH Manokwari

Direktur LP3BH Manokwari  Yan Christian Warinussy bertemu dengan Sekretaris Bidang Politik dari Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia Robert Campbell dan stafnya di Manokwari, Senin (3/9).(FOTO : LP3BH for Cepos)

MANOKWARI- Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari  Yan Christian Warinussy bertemu dengan Sekretaris Bidang Politik dari Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia Robert Campbell dan stafnya di Manokwari, Senin (3/9). Direktur Eksekutif LP3BH didampingi Kepala Divisi Advokasi Perempuan dan Anak LP3BH  Thresje Juliantty Gasperz.

  Dalam pertemuan selama lebih kurang 1 (satu) jam itu, diplomat asal Inggris tersebut menanyakan tentang informasi mengenai situasi dan kondisi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, khususnya di wilayah Propinsi Papua Barat.

  “Kami menyampaikan bahwa penegakan hukum di wilayah Papua Barat, terkait dengan konflik pertanahan, maupun pertambangan Migas dan non Migas masih sangat rendah. Dimana institusi penegak hukum di wilayah Provinsi Papua Barat belum berperan aktif secara maksimal. Justru lembaga kultur semacam Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) yang berada si garis depan dalam mendorong perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua Dicontohkan, seperti dalam kasus tanah adat 7 keret suku Mpur di lembah Kebar – Kabupaten Tambrauw akhir Agustus 2018 lalu,” jelasnya dalam press release yang diterima Cenderawasih Pos, semalam.

Pihaknya juga menjelaskan mengenai hubungan kerjasama antara LP3BH Manokwari denga perusahaan asal Inggris, Byond Petroleum (BP) Indonesia di wilayah Teluk Bintuni, yakni untuk melakukan pendidikan hukum kritis bagi masyarakat adat di daerah terkena dampak langsung maupun tak langsung dari proyek LNG Tangguh. Kerjasama tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2009 hingga saat ini dan diikat dengan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang selalu diperpanjang tiap tahunnya.

  LP3BH Manokwari dalam kaitan itu telah menjalankan program penguatan kelembagaan adat lokal di wilayah adat suku Sebyar. Juga pengelolaan ketatapemerintahan yang baik (good governance) yang berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi. “  LP3BH juga mendukung penguatan dan pemberdayaan hak asasi perempuan dgn membangun jaringan kerjasama perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Teluk Bintuni,” terangnya.

  Berkenaan dengan itu, LP3BH Manokwari telah mendirikan Pos Pelayanan Hukum di Bintuni yang sementara ini mendapat dukungan melalui kerjasama dengan BP Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. “ Kami juga menjelaskan mengenai situasi sosial dan kriminalitas yang menonjol di Manokwari dan Provinsi Papua Barat, terutama terkait peredaran miras, narkoba maupun kekerasan seksual dan penyalahgunaan lem fox/aibon serta tindak pidana korupsi,” urainya.

  Diplomat dan staf Kedubes Inggris tersebut juga menjelaskan adanya dukungan beasiswa dari pemerintah Inggris untuk pendidikan lanjutan bagi para advokat dan pembela HAM di Tanah Papua termasuk LP3BH Manokwari. LP3BH Manokwari juga membeberkan tentang adanya penolakan rakyat Papua secara total dan masif saat ini terhadap adanya divestasi saham PT.Freeport. “ Kemudian kami juga mengakhiri dengan menjelaskan tentang penting dan mendesaknya Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya membuka dialog dgn rakyat Papua, guna mencari solusi damai terhadap berbagai masalah yg terjadi di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun terakhir ini,” jelasnya. (luc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *