Sekdis PUPR Papua Pilih Mundur dari Jabatannya

Solaiyen Murib Tabuni. (FOTO : Hans Cepos)

JAYAPURA-Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Solaiyen Murib Tabuni lebih memilih mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Papua, lantaran  tuntutannya tidak menerima kehadiran Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua yang baru dilantik tak direspon respon positif dari Gubernur Soedarmo.

“Jadi keputusan ini saya diambil usai dimintai klarifikasi secara langsung oleh Soedarmo usai pelantikan Rabu(red) lalu, terkait aksinya memalang kantor sebagai bentuk protes terhadap penunjukan kepala dinas baru Girius One Yoman menggantikan Djuli Mambaya,”ungkap Tabuni.

Kata Tabuni,pihaknya sudah sampaikan ke Penjabat Gubernur bahwa kalau kepala dinas yang baru dilantik tetap dipertahankan maka dirinya kini  memilih mundur dari jabatan sebagai sekretaris dinas PUPR saat ini.

Pilihan ini dilakukan oleh pihaknya karena kepala dinas baru belum tahu persoalan di instansi ini. Saya takut penyalahgunaan anggaran di internal dinas ini bisa lebih buruk dari yang lalu-lalu. “ Jadi pilihan saya ini sudah bulat dan surat pernyataan pengunduran diri ini sedang saya siapkan untuk selanjutnya nanti akan disampaikan ke Penjabat Gubernur,Soedarmo,”ujar Tabuni.

  Tabuni menyampaikan, paling lambat surat pengunduran diri ini akan disampaikan pada Senin (3/9) depan. Bahkan keputusan ini pun dipastikan olehnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

  “Yang jelas keputusan ini saya ambil demi menyelamatkan anggaran di instansi PUPR. Sebab kepala dinas yang lama pun seperti Michael Kambuaya pernah tersandung kasus korupsi yang tidak dilakukan olehnya tetapi staf. Hal ini yang saya khawatir dimainkan kepada pejabat yang baru,”tuturnya,

  Tabuni akui, buntut dari aksi pemalangan yang dilakukan oleh pihaknya  sejak Rabu (29/8) yang memprotes penunjukan kepala dinas PUPR baru, pada pukul 13.00 Sekda Papua mengutus Satuan Polisi Pamong Praja untuk datang melakukan pembukaan palang di masuk kantor.

  Kemudian selang satu jam kemudian, Penjabat Gubernur Soedarmo pun datang mengunjungi kantor Dinas PUPR, guna meminta klarifikasi mengenai aksi pemalangan yang terjadi.

“Yang pasti pemalangan ini bentuk curahan hati dari saya sebagai sekretaris dinas, karena masyarakat juga tidak menerima kehadiran Kepala Dinas PUPR yang baru tersebut. Intinya adalah di Dinas PUPR ini harus bereskan mafia yang ada didalam instansi ini. Dan hanya orang dalam instansi ini yang bisa melakukan itu bukan dari luar,” tutupnya.

  Sementara itu sebelumnya,Penjabat Gubernur Papua Soedarmo merotasi pejabat pimpinan tinggi pratama, diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Ppaua yang berbuntut panjang menuai penolakan dari masyarakat dan juga Sekretaris Dinas PUPR Papua sendiri.

“Yang jelas kalau kepala dinas baru masuk kita akan tolak. Sepanjang penolakan ini tidak diambil tindakan oleh gubernur, kepala dinas baru tidak boleh dia masuk di Dinas PUPR berkerja. Apalagi ada masyarakat yang datang demo disini menoloknya,”tutup Murib.(ans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *