Gubernur Diminta Ambil Langkah Konkret

DPRP Sesalkan Penolakan Kadis PUPR

JAYAPURA- Berkaitan dengan penolakan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua yang baru, terlebih dari internal OPD itu sendiri, sebagai mitra, Komisi IV DPR Papua sangat menyesalkan hal tersebut.

  Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir, yang mana terjadi penolakan terhadap Kadis PUPR yang baru pasca ia dilantik Penjabat Gubernur Papua. “Kami meminta Gubernur sebagai atasan langsung untuk mengambil langkah konkret terkait situasi di Dinas PUPR ini. Jabatan ini adalah hak gubernur, sehingga kita harapkan situasi kondusif,” sebut Boy Markus Dawir kepada wartawan, Kamis (30/8) kemarin.

  Hal ini Dawir sampaikan bukan tanpa alasan, melainkan disebabkan Dinas PUPR yang merupakan salah satu OPD mitra Komisi IV yang mengerjakan pekerjaan pembangunan di Papua dengan jumlah yang besar dan cukup menghabiskan APBD Provinsi Papua.

  “ Jangan sampai gangguan ini berkepanjangan, sehingga berdampak pada kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam APBD 2018 ini. Bukan apa, sebab, dari hasil rapat koordinasi dengan TAPD Provinsi Papua, diketahui bahwa realisasi dari Dinas PUPR sendiri barulah 6 persen hingga akhir Agustus ini,” tambahnya.

  Demikian, siapapun yang ditunjuk dan dilantik menjadi kepala dinas, hal ini merupakan hak prerogatif gubernur, yang mana tidak dapat diintervensi siapapun, sehingga kalau ada di internal OPD itu yang mengintervensi, maka diminta gubernur ganti saja.

  Berkaitan penyerapan anggaran OPD di lingkungan pemerintah provinsi Papua, hal serupa disampaikan Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, yang mana memang diniai sangat rendah. “Kita lihat, ada tiga OPD yang dananya cukup besar, diantaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perumahan, namun daya serapnya itu tidak sampai 10 persen, yang mana sangat rendah,” sebut Yunus Wonda secara terpisah.

  Hal ini, kata Wonda, akibat terhambat pada proses pelelangan pekerjaan dan lain sebagainya. Makanya, DPR Papua meminta Pemprov untuk memperhatikan hal ini, sekiranya sebelum Tahun Anggaran 2018 ini berakhir.

“Kita hendak menggelar Sidang APBD Perubahan. Namun, tentunya perlu diketahui pula penyerapan atau daya serap anggarap, silpa, dan utang-piutang, serta pula yang lainnya dari tiap OPD di Pemprov,” pungkasnya. (gra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *