Kadisorda dan Kadis PUPR Provisinsi Papua Diganti

Hans Cepos

Gubernur Papua Soedarmo ketika bersalaman dengan empat penjabat eselon II di Aula Sasana Karya Kantor Gubernur, Rabu(29/8).

Dua Kepala Dinas Pemprov Papua Diganti

Gubernur: Pengisian Jabatan ini Sudah Melalui Persetujuan Mendagri

JAYAPURA-Penjabat Gubernur Papua Soedarmo akhirnya secara resmi mengganti sekaligus melantik empat pejabat eselon II di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua.  Dua pejabat dalam posisi dua Kepala Dinas, satu Kepala biro dan satu Staf ahli Gubernur.

  Empat pejabat eselon II yang diganti, masing-masing Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda  (Kadisorda) Yusuf Yambe Yabdi digantikan Daud Ngabalin sebagai pelaksana tugas (Plt), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Djuli Mambaya yang digantikan Girius One Yoman, sementara  Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer digantikan Debora Diana Sallosa selaku pelaksana tugas (Plt), dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mikael Kambuaya digantikan Yusuf Yambe Yabdi.

  Proses pengambilan sumpah jabatan ke empat penjabat eselon II tersebut, dilakukan di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur dengan  disaksikan Sekretaris Daerah Papua serta para pimpinan OPD.

“Ya pengisian jabatan ini sudah melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri serta didasarkan pada kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua yang julebih baik,”ungkap Gubernur Soedarmo,iuRabu (29/8)

  Gubernurpun berharap  agar pada pergantian dan pelantikan penjabat eselon II tersebut nantinya dapat memacu peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang dapat menggerakan roda pemerintahan serta melaksanakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama.

   “Saya harap setiap pimpinan OPD bisa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab serta mendorong terjadinya interaksi, keselarasan dan kerjasama yang kondusif baik di dalam unit kerja maupun unit kerja terkait lain,”ujarnya.

   Pada kesempatan ini pula Gubernurpun meminta pimpinan OPD yang baru dilantik agar segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan tempat tugasnya yang baru, serta dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.

   Selain itu, dirinya juga meminta para pejabat yang menempati jabatan baru bisa bekerja secara maksimal dan menyesuaikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersisa beberapa bulan kedepan dengan baik dan tetap mengikuti aturan tatanan Pemerintahan yang ada.

    Gubernur menyampaikan, yang paling penting adalah segera lakukan pelaksanaan pelelangan, jangan saling menyalahkan antara OPD satu dengan OPD lain,tetapi tetap berkerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Ya kalau memang ada kenda ayang dihadapi agar segera laporkan ke pimpinan, nanti pimpinan yang akan berikan teguran kepada pimpinan OPD yang tidak bekerja maksimal,”tutur Gubernur.

   Selain itu Gubernur meminta kepada dua pimpinan yang masih berstatus pelaksa tugas (Plt) bisa lebih maksimal, mengingat waktu tinggal beberapa bulan, jangan lagi ada yang tertunda atau tidak terlaksana.

Pergantian pejabat eselon di lingkup Pemprov Papua pada Rabu (29/8) melahirkan harapan baru bagi banyak pihak termasuk DPR Papua. Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga secara gamblang menaruh harap agar dari pergantian pejabat ini ada kondisi lebih baik yang tercipta. Ia memberi dukungan penuh kepada Kepala Dinas PU Papua, Girius Yoman dengan jabatan barunya yang dianggap penuh tantangan.

Girius perlu “ngebut” untuk mengejar angka penyerapan anggaran yang hingga kini terbilang sangat rendah. Hal tersebut sebagaimana dipaparkan Yarius Balingga dimana dua minggu lalu Komisi IV diundang untuk mengikuti rapat melihat angka penyerapan angaran tahun 2018. Namun ketika itu Kadis PU meyampaikan jika dari DPA yang diterima bulan Januari tahun 2018 namun hingga 24 Agustus kemarin penyerapan anggaran masih nol persen.

  Alasannya ada sedikit persoalan di ULP (Unit Layanan Pengadaan) sehingga anggaran tak bisa dicairkan. “Kami baru rapat dengan TAPD yang dipimpin oleh Sekda dan disampaikan jika penyerapan anggaran untuk Dinas PU dan Perhubungan terlalu tendah. Hanya 6,9 persen penyerapan hingga kini. Kalau ada kendala seharusnya ini bisa dikoordinasikan dengan TAPD untuk dicarikan jalan keluar sebab masyarakat tidak mau tahu dengan alasan ini. Masyarakat hanya tahu ada uang dan pembangunan,” kata Yarius.

  Komisi IV menaruh harapan dari besaran dana yang dikelola bisa membawa perubahan sesuai visi pembangunan di Papua. “Kami sendiri ingin membahas untuk APBD perubahan yang tersisa 3 bulan terasa agak sulit juga sebab APBD induk minim penyerapan. Jadi ada harapan kami kepala dinas yang baru bisa menggenjot dan ngebut,” tambahnya. “Jangan lagi dana besar yang dikelola ini akhirnya menjadi silpa karena minimnya penyerapan, harus berani melakukan terobosan dengan tetap membangun koordinasi,” pungkas Yarius.

Diwarnai Protes

Sementara itu, Kebijakan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengantikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kini menuai protes dan penolakan Sekretaris Dinas PUPR Papua Solaiyen Murib Tabuni. Dirinya bahkan melarang kepala dinas yang baru untuk berkantor.

“Saya akan tolak kepala dinas baru masuk Kantor disini dan sepanjang penolakan ini tidak diambil tindakan oleh Gubernur, maka Kepala Dinas yang baru itu tidak boleh dia masuk di berkarja,”ungkap Murib Tabuni ketika ditemui diruang kerjanya,Rabu(29/8).

   Pasalnya,dirinya menilai,  keputusan Penjabat Gubernur yang melakukan pergantian jabatan kepala dinas yang tinggal menyisahkan tiga bulan waktu efektif dinilai kurang tepat. Apalagi kepala dinas yang ditunjuk bukan berasal dari dalam instansi PUPR terkait, melainkan ditunjuk dari Kabupaten.

  “ Saya nilai Ini keputusan yang kurang tepat sebab dalam pergantian jelang tutup tahun anggaran ini biasa saja terjadi penyelewengan dana. Apalagi dilantik kepala dinas yang baru datang dari luar Kabupaten bukan orang didalam PUPR saat ini, apalagi yang bersangkutan belum pelajari situasi didalam dinas PUPR ini,”tuturnya.

  Sementara itu jika dipakasakan maka pihaknya dikawatirkan semua proses kegiatan dan program di Dinas PUPR tidak akan berjalan sebagaimana mestinya,karena yang bersangkutan baru akan melakukan penyesuaian, sedangkan waktu berjalan terus.

“Saya rasa ini kurang tepat makanya saya secara pribadi tolak tegas. Intinya saya menyampaikan penolakan bukan atas dasar kepentingan pribadi. Namun keinginian untuk menyelamatkan instansi ini,” ucapnya.

  Dia berharap Penjabat Gubernur segera ambil tindakan terkait penolakan tersebut. Sebab pihaknya yakin seluruh staf dinas PUPR tidak akan bekerja sama dengan kepala dinas yang baru.(ans/ade).

GRAFIS

       Jabatan Pejabat Lama Pejabat Baru

  1. 1. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Yusuf Yambe Yabdi — Daud Ngabalin  sebagai pelaksana tugas (Plt)
  2. 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya   —- Girius One Yoman,
  3. 3. Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer   —- Debora Diana Sallosa selaku pelaksana tugas (Plt)
  4. 4. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan   —- Mikael Kambuaya Yusuf Yambe Yabdi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.