Utang RSUD Jayapura Capai Rp 179 M

Gratianus Silas/Cepos
DPR Papua, yang dipimpin Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, dan Ketua Komisi V DPR Papua bidang kesehatan, Yan P. Mandenas, saat mengunjungi RSUD Jayapura, Senin (27/8) kemarin.

*Dinilai kesalahan pihak ketiga

JAYAPURA- Pelayanan kesehatan di RSUD Jayapura bebrawa waktu belakangan ini benar-benar menjadi perhatian public di Papua. Berbagai pihak merespon kondisi rumah sakit ini dengan melakukan tinjauan langsung, begitupun yang dilakukan Pimpinan DPR Papua kemarin. Ketua DPRP Yunus Wonda bersama Ketua Komisi V DPR Papua, Yan P. Mandenas meninjau langsung ke Rumah RSUD Dok II Jayapura untuk melihat langsung dan mendengar penjelasan tentang dari pihak rumah sakit.

Hal yang paling menonjol dari hasil kunjungan ini, diketahui bahwa saat ini utang RSUD Jayapura mencapai Rp 179 miliar. Dari jumlah itu,  sebesar Rp 159 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Papua.

   Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menyebutkan, informasi yang dirinya peroleh,  utang itu akibat kesalahan dari pihak ketiga, dan hal ini sudah terjadi sejak 2014 silam. Dikatakan, informasi ini akan kemudian dibawa dalam rapat di DPR Papua, tentunya dengan rekomendasi BPK, sehingga dijadikan pembahasan yang dapat membawa solusi bagi RSUD Jayapura.

“Pada dasarnya, untuk pihak ketiga, kalau mereka sudah kerja 50 persen, kita bayar sesuai itu. Tidak boleh bayar setengah-setengah. Kita sudah tidak pakai aturan itu lagi. Sebaliknya, kalau pihak ketiga itu kerja 50 persen pembangunan, maka kita bayar juga sesuai persentase kinerjanya itu, sehingga urusan kita dengan pihak ketiga itu selesai. Demikian, di TA yang baru nanti, kita bisa lelang lagi proyek yang sama untuk pihak ketiga lain yang nanti berhak melanjutkan pembangunan dari TA sebelumnya, “ ungkap Yunus Wonda saat ditemui kala mengunjungi RSUD Jayapura bersama Ketua Komisi V DPR Papua bidang Besehatan, Yan P. Mandenas, Senin (27/8) kemarin.

Hal senada dikatakan Yan P. Mandenas, bahwa utang RSUD Jayapura yang mencapai miliaran rupiah itu disebabkan kesahalan pada pihak ketiga. Hal ini ia sampaikan setelah mempelajari dokumen RSUD Jayapura yang diberikan, di mana rata-rata utang rumah sakit akibat pihak ketiga yang tidak memenuhi standar administrasi.

“Bahkan, ada dokumen yang tidak di kontrak. Misalnya, belum ada kontrak dokumen kemudian kegiatan berjalan. Sebagian besar keterangan verifikasi ini kesalahannya ada di pihak ketiga,” kata Mandenas di kesempatan serupa.

  Hal ini yang menjadi pertanyaannya, setiap terjadi kesalahan dibuat pihak ketiga, nilai utang malah      menumpuk. Sebaliknya, pemerintah sendiri telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran dari ketersediaan anggaran yang ada, namun pihak ketiga menyebabkan beban anggaran yang besar, khususnya untuk APBD perubahan.

“Demikian, kalau yang terjadi sudah seperti ini, maka pihak ketiga tidak dapat diberi toleransi lagi. Sebaliknya harus diblacklist, karena beban yang ada sekarang ini merupakan kesalahan pihak ketiga, namun justru pemerintahlah yang mesti menanggulangi kesalahan itu. Apalagi DAK itu ketentuannya sudah jelas, di mana jikalau penyerapan tidak dilakukan sesuai waktu yang diberikan, maka harus dikembalikan,” tambahnya.

Untuk itu, perlu perencanaan lebih lama saat tahun anggaran baru. Kecuali multiyears yang masih bisa berlanjut, sehingga hal ini mesti diklarifikasi pihak rumah sakit dan pihak ketiga. “Kalau pekerjaannya selesai 70 persen, maka yang dibayar 70 persen itu. Sisanya masukkan lagi di tahun depan supaya tidak jadi utang,” jelasnya.

Sebaliknya, jika pekerjaan hanya selesai 70 persen dan dibayar 100 persen, maka terjadi kesalahan pemberi kerja, sehingga menjadi beban utang. Kalau memang dalam ketentuan kontrak batas waktu yang ditentukan pekerjaan itu tidak selesai, maka harus dibayar sesuai volume pekerjaan yang dihasilkan.

“Ini supaya jangan sampai dia kembali kerja terus karena kita ikut tahun depan sesuai dengan mekanisme proses lelang yang baru lagi. Dengan sistim ini memang agak susah dan itu memang sangat riskan sekali,” pungkasnya. (gra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *