Pastikan FBLB 2019, Butuh Kajian Khusus

Wakil Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi saat meninjau jalan terputus di Distrik Wouma akibat abrasi kali Uwe beberapa waktu lalu. Perbaikan jalan yang terputus tersebut tetap jadi perhatian Pemkab Jayawijaya. (FOTO: Denny/ Cepos)

Akses Menuju Distrik Walesi Tetap Jadi Perhatian Pemkab

WAMENA–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya masih perlu melakukan kajian kembali terhadap pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) yang merupakan agenda tahunan di Jayawijaya, khususnya untuk pelaksanaan tahun 2019 mendatang, apalah tetap kepada pihak ketiga atau diambil alih pemerintah. Wakil Bupati Jayawijaya, Jhon Ricard Banua mengatakan, pemerintah akan mencoba mengkaji kembali karena melihat dari tahun ke tahun, pelaksanaan FBLB dimana kalau menggunakan pihak ketiga maka pemerintah harus memberikan waktu yang lebih banyak untuk melakukan promosi keluar daerah.

“Saya kira tak bisa dengan waktu yang sudah dekat baru dilakukan promosi, itu tidak akan maksimal, tapi kalau diberikan waktu yang luas untuk promosi mungkin ini akan berjalan dengan baik,”ungkapnya, Sabtu (25/8) kemarin.

Menurutnya, untuk pelaksanaan FBLB Tahun 2019, Pemkab Jayawijaya akan mencoba melakukan kajian dengan baik, apakah ini tetap diserahkan kepada pihak ketiga ataukah pemerintah sendiri yang mengambil alih pelaksanaan FBLB ini melalui organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melaksanakan itu.

“Kami berharap ada kajian khusus untuk pelaksanaan FBLB 2019 nanti, apakah nanti akan diserahkan kepada pihak ketiga atau kita sendiri yang melaksanakannya melalui  OPD teknis ,”jelas Wakil Bupati Jayawijaya.

Dalam pelaksanaannya, kata Jhon Banua, pemkab juga perlu memperhatikan akses jalan menuju ke tempat perang –perangan di Distrik Welesi yang memang ada dua jalan yakni melalui Kampung Jagara dan juga dari Distrik Wouma yang jalannya sudah terputus karena abrasi kali Uwe.

Ia menambahkan, Pemkab tentu akan memiliki perhatian khusus untuk akses jalan menuju ke tempat pelaksanaan festival karena ini merupakan jalan kabupaten dan bukan jalan provinsi sehingga pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk melihat beberapa akses jalan yang perlu dibenahi.

“Untuk dua akses jalan ini seperti jalan melalui kampung Jagara mungkin yang dibutuhkan hanya pengaspalan, sedangkan jalan dari Distrik Wouma memang sedikit sulit dikerjakan karena jalan itu terputus dan membutuhkan bantuan dari Balai Sungai,”tambah Banua.(jo/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *