KPA Dorong Revisi Perda Penanggulangan HIV-AIDS

Denny/ Cepos
Rapat pembentukan revisi Perda penanggulangan HIV di Jayawijaya bersama KPA dan Pemkab Jayawijaya di Rumah Makan Blambangan Wamena, Senin (27/8).

 

WAMENA—Pemkab Jayawijaya menyiapkan revisi tentang peraturan daerah No 6 Tahun 2017 tentang penanggulangan HIV-AIDS yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Dalam Perda yang sementara masih dirancang, ada beberapa hal penting yang mengatur kehidupan masyarakat agar terhindar dari penularan virus tersebut.

Ketua Harian KPA Jayawijaya, Yohanes Katoleng mengakui, Perda No 6 Tahun 2017 tentang penanggulangan HIV-AIDS sebenarnya sudah ada, hanya saja perlu penyempurnaan Perda yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat, sehingga perlu direvisi.

“Yang paling utama adalah masalah lokalisasi, memang kita tidak inginkan ada di Wamena, tapi ini tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah,”ungkapnya, Senin (27/8).

Dalam revisi Perda ini, kata Yohanes Katoleng, lebih utama ialah tentang pencegahan HIV-AIDS, dimana tempat-tempat usaha yang dijadikan tempat praktek prostitusi yang rentan penularan HIV-AIDS, bagaimana caranya kedepan untuk memberikan penyuluhan kepada tempat-tempat usaha tersebut.

“Kita tahu bahwa Wamena ini sebentar lagi akses jalan darat telah terbuka, sehingga berbagai macam kegiatan bisa saja terjadi, terutama imigran yang akan datang pasti membludak, sehingga penularan HIV-AIDS sangat rentan, Perda ini sangat penting untuk dipedomani guna pencegahan HIV-AIDS itu sendiri,”bebernya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan Jayawijaya Bambang Budiandoyo menilai, dalam rapat ini pemerintah bersama KPA membicrakan adanya upaya pencegahan, dalam upaya preventif, salah satunya adalah dari sektor pendidikan.

“ Kami akomodir trend baru dalam pencegahan HIV-AIDS, yang pasti kita ada peraturan bupati nomor 32 tahun 2011, dimana dalam peraturan itu sudah mewajibkan setiap sekolah harus memberlakukan mata pelajaran muatan lokal atau terintegrasi, nanti kami akan mengubah sedikit dimana Raperda ini mengakomodir  pencegahan preventif,”ungapnya.

Secara terpisah, Ketua Yayasan Usaha Kesejahtrahan Masyarakat Desa Indonesia (YUKEMDI), Pdt. Yoram Yogobi menilai, langkah yang perlu diambil dalam pencegahan HIV di Jayawijaya yakni  pemerintah harus berani lakukan penertiban warga yang datang dari luar Jayawijaya, karena banyak yang datang dengan tujuan yang tidak jelas, salah satunya mereka yang berprofesi sebagai PSK.

“Yang lebih parah lagi, mereka ada yang positif dan ketika datang ke Wamena dengan suatu aturan yang belum jelas. Dimana aturan yang jelas bahwa dalam setiap transaksi seks itu harus menggunakan kondom, karena penyebaran HIV-AIDS di Papua sangat tinggi, begitu juga di Jayawijaya.”tegasnya.

Dtambahkan, orang dengan mudah datang dan pergi sesuka hati mereka, sehingga tidak menyadari bahwa kehadiran mereka itu sudah punya dampak yang kurang bagus bagi warga di Jayawijaya. “Saya berharap ke depan, pemerintah daerah punya aturan yang tegas untuk bagaimana kita bisa memantau orang-orang yang datang,”pungkasnya. (jo/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *