Realisasi  PAD 2017 Hanya 21,17 %

BIAK-Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Biak Numfor menyoroti tentang tidak optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 lalu. Dalam pemandangan umum fraksi di sidang paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah mengungkapkan, realisasi PAD Tahun 2017 hanya 21,17 % dari target.

            Jika dikonversi dalam angka maka realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di tahun 2017 hanya Rp 13,50 miliar dari target Rp 63,76 miliar (tidak terealisasi 78,28 %). Artinya,  target yang tidak dapat direlisasikan sebesar Rp 50,25 %. Target PAD itu kelompoknya menjadi pajak daerah Rp 3,13 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 5,85 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 41,26 miliar.

            Plt. Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si,M.Pd dalam jawabannya terhadap pandangan fraksi-fraksi itu mengakui tidak terealisasinya sejumlah target itu dengan beberapa alasan. Antara lain, misalnya, pendapatan daerah yang sah Rp 43,09 miliar dan hanya terealisasi Rp 1,83 miliar atau masih kurang Rp 41,26 miliar.

            “Jadi tidak tercapainya sejumlah target itu karena kurang optimal dalam penarikannya, misalnya di sejumlah pos-pos pendapatan yang kurang optimal pencapain targetnya,” paparnya dalam sidang jawaban terhadap pendapatan akhir fraksi.

            Dijelaskan, Plt. Bupati bahwa sejumlah pos yang kurang optimal penarikan targetnya antara lain, target terhadap hasil penjualan pelatan dan mesin sebesar Rp 810 juta, jasa giro bendaharawan pada perangkat daerah Rp 24 juta, tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendaharawan sejumlah Rp 18,91 miliar.

            “Lain-lain PAD yang sah seperti setoran bendaharawan, setoran pihak ketiga akibat temuan tim audit Ep. 8,9 miliar juga tidak tercapai targetnya,” paparnya.

            Selain itu, lanjut Plt. Bupati membacakan jawabannya, bahwa untuk dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sejumlah Rp 13,18 miliar. Ini merupakan pendapatan sektor kesehatan khususnya ditujukan bagi BPJS kesehatan tetapi tidak masuk ke rekening kas umum daerah. Ini merupakan upaya pencatatan untuk menggambarkan uang yang masuk ke daerah saja,” kata Herry A Naap menguraikan.(itb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *