Pelayanan RSUD Jayapura Dinilai Tidak Maksimal

Rapat koordinasi DPR Papua dan Pemerintah Provinsi dalam agenda pembahasan perihal kondisi RSUD Jayapura yang memprihatinkan dari segi infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Rapat dilakukan di Ruang Banggar, DPR Papua, Selasa (21/8) siang.

Terungkap Dalam Rakor DPRP-Pemprov

JAYAPURA- Berkaitan dengan kondisi RSUD Jayapura yang dinilai tengah darurat usai dilakukannya inspeksi mendadak, Komisi V DPR Papua dengan sigap menginisiasi dilakukannya rapat koordinasi antara DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua. Rapat Koordinasi ini dilakukan di Ruang Banggar DPR Papua, Selasa (21/8) kemarin.

  Dimintai keterangan usai rapat koordinasi tersebut dilakukan, Asisten bidang Perekonomian dan Kesra Provinsi Papua, Noak Kapisa, mengatakan bahwa banyak hal yang dibahas dalam rapat tersebut, meskipun pada dasarnya semuanya itu merujuk pada pelayanan rumah sakit yang dinilai tidak maksimal.

“Artinya, hal-hal seperti kekurangan obat, alat-alat kesehatan, termasuk alat kesehatan yang sudah tua sehingga pemeliharannya pun butuh perhatian, sampai pada hak para tenaga medis yang harus diselesaikan, merupakan beberapa yang dibahas dalam rapat tersebut,” ungkap Noak Kapisa kepada Cenderawasih Pos, Selasa (21/8) lalu.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut ialah aparatur RSUD Jayapura, yang mana memberikan perhatian terhadap pelayanan yang optimal, sementara di sisi lain hal ini tidak didukung dengan fasilitas pelayanan dan jasa SDM, serta infrastruktur yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi pelayanan.

“Pesan Penjabat Gubernur Papua, semua informasi yang disampaikan dalam rapat koordinasi ini, biarlah menjadi input dalam langkah perubahan. Kita pun, di sisi lain, akan coba mengakomodir pendanaan di tahun ini, tapi tidak seperti yang diharapkan, sehingga pada APBD perubahan nanti kita akan tambah lagi (untuk RSUD Jayapura, red),” tambahnya.

Sementara untuk kekurangan selama ini, dalam hal ini terutama untuk alat-alat kesehatan dan dan jasa tenaga medis, kedepannya akan ditambahkan pula di (APBD) 2019. “Kita akan melengkapi infrastruktur, namun dilakukan secara bertahap karena kita memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, dari segi regulasi pun akan diatur dan diharapkan pengembangan RSUD Jayapura didukung dengan Master Plan, sehingga RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan nasional mampu melayani pasien dengan baik,” jelasnya.

  Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Papua, Yan P. Mandenas, yang menginisiasi dilakukannya rapat koordinasi tersebut, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pertemuan tersebut, dalam jangka pendek yang dikerjakan ialah persoalan pengadaan peralatan untuk operasi yang kini sudah tersedia 75 persen, sehingga sisanya itu diminta untuk direalisasikan.

“Pemeriksanya itu tinggal dokumentasikan peralatan operasi yang sudah ada, sambil menunggu sisanya, sehingga dilakukannya penandatanganan berita acara, dalam hal ini soal alat operasi untuk kebutuhan di ruang operasi,” sebut Yan P. Mandenas.

Khusus obat, Mandenas meminta agar persoalan kurangnya ketersediaan obat di RSUD Jayapaura harus dapat terealisasi minggu ini. “Tidak bisa menunggu sampai minggu depan. Minggu ini sudah harus tuntas, di mana DPR Papua pun akan terus melakukan pemantauan secara intensif,” tegasnya.

Sementara untuk jasa medis, pada umumnya Mandenas meminta agar hal itu diselesaikan paling lambat di minggu depan. Bahkan, Penjabat Gubernur Papua telah diminta untuk membentuk tim kecil dalam melakukan verifikasi jasa pelayanan medis, baik dokter maupun perawat, agar haknya itu segera dibayarkan. Sebab, anggarannya itu dinilai sudah tersedia, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak dibayarkan.

“Hanya saja, standard pelayanan itu yang kita minta lebih professional. Hal ini bertujuan agar tidak adanya unsur kecurigaan antar semasa tenaga medis. Artinya, pembayaran ini harus dilakukan profesional dan dihitung secara benar jasa pelayanan dalam satu bulan untuk kemudian dilakukan pembayaran,” ujarnya.

Bukan kemudian hal ini malah dilakukan secara asal-asalan. Ini yang biasa terjadi, di mana pembayaran jasa itu disamaratakan, padahal berdasarkan kinerja, tentunya setiap tenaga medis itu beda-beda kinerjanya.

  “Kita minta hal ini disesuaikan dengan jam kerja, demikian siapapun yang kerja, kinerjanya itu yang kita bayar. Ini yang harusnya terjadi, bukannya malah tenaga medis yang kerja dan tidak kerja dibayarkan sama,” pungkasnya. Beberapa hal itulah yang menjadi catatan untuk harus diselesaikan hingga minggu depan. (gra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *