Lantamal XI Berhasil Tenggelamkan KM Sino 17

Detikl-detik KM Sino 17 saat tenggelam. Kapal ini benar-benar dinyatakan tenggelam pada Selasa (21/8) sekitar pukul 15.00 WIT.

MERAUKE- Proses penengelaman KM Sino 17 di sekitar Muara Kali Maro Merauke ternyata mundur sehari dari sedianya Senin (20/8) baru berhasil ditenggelamkan pada Selasa (21/8) sekitar pukul 15.00 WIT. Penenggelaman KM Sino 17 yang mundur sehari tersebut dari yang dijadwalkan tersebut akibat cuaca. Dimana pada saat itu, dilaporkan tinggi gelombang antara 2-3 meter.

‘’Ya, kami mendapat laporan dari pihak Lantamal XI Merauke jika penenggelaman kapal itu mundur sehari akibat cuaca. Ini masalah faktor alam,’’ kata Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Merauke Pieter Louw, SH, kepada Radar Merauke, Kamis (23/8).

Namun demikian, Kasi Pidum atas nama Kajari Merauke memberikan apresiasi kepada pihak Lantamal XI Merauke yang telah berhasil menenggelamkan kapal illegal fishing tersebut.

‘’Atas nama Kajari Merauke, kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Lantamal XI Merauke yang dengan menggerakan seluruh daya yang ada sehingga berhasil menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan illegal fishing tersebut,’’ tandasnya.

  Diketahui, KM Sino 17 salah satu dari 5 kapal milik PT Sino Shunlinda Fishing Indonesia tersebut yang telah dinyatakan terbukti melakukan illegal fishing di Perairan Indonesia. dari 5 kapal itu, satu diantaranya yakni KM Shino 29 telah diledakan pada tahun 2017 lalu. Semnetara KM Sino 17 ditenggelamankan secara serentak bersama dengan 125 kapal illegal fishing lainnya di 10 titik atau wilayah lainnya di Indonesia.

  Dimana, pada Senin tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti memimpin langsung penenggelaman secara serantak  126 kapal dari Bitung, Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan, KM Sino 28 yang sudah berkekuatan hukum tetap belum ditenggelamkan karena rencananya akan dijadikan monument di Pangandaran, Jawa Barat. Sedangkan KM Sino 16 yang kasasinya dari Mahkamah Agung sudah turun saat ini sedang menunggu perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Papua di Jayapura.

Sementara KM Sino 30 masih menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung.

  Ssementara itu, upaya memerangi kasus pencurian ikan (illegal fishing) terus dilakukan dengan penenggelaman kapal. Sejak 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 488 unit kapal milik pencuri ikan. Termasuk 125 kapal yang ditenggelamkan serentak pada Senin (20/8).

Total 488 kapal tersebut berasal dari Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Belize 1 kapal, dan tanpa negara 1 kapal.

Sedang penenggelaman 125 kapal secara serentak serentak dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertepatan dengan momentum kemerdekaan RI. Susi adalah komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115). Penenggelaman serentak dipusatkan di kawasan Bitung, Sulawesi Utara.

Susi menjelaskan, penenggelaman kapal serentak merupakan manifestasi dari upaya memberikan pesan kemerdekaan Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan sumber daya perikanan. Program penenggelaman kapal dilakukan berdasar keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).  ”Kapal-kapal yang ditenggelamkan mayoritas merupakan kapal perikanan berbendera asing,” katanya.

Ke-125  kapal yang ditenggelamkan serentak tersebar di 11 titik. Yakni di Pontianak 18 kapal, Cirebon 6 kapal, Bitung 15 kapal, Aceh 3 kapal, Tarakan 2 kapal, Belawan 7 kapal, Merauke 1 kapal, Natuna  40 kapal, Ambon 1 kapal, Batam 9 kapal, dan Tarempa/Anambas 23 kapal.

Sedangkan menurut asal bendera, kapal yang ditenggelamkan terdiri dari Vietnam berjumlah 86 kapal, Malaysia berjumlah 20 kapal, Filipina berjumlah 14 kapal, dan Indonesia berjumlah 5 kapal.

Susi menginginkan agar nilai-nilai kedaulatan semacam ini ini mewarnai hari kemerdekaan. Ia juga tidak lupa menyebut prestasi ini adalah  sumbangsih dari berbagai lembaga, terutama di bawah Satgas 115, Yakni, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla, TNI-AL, Polri, dan Kejagung. “Wilayah laut kita sangat luas, koordinasi antar lembaga sangat penting. konsolidasi orang orang yang berani dan berintegritas juga diperlukan,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu alasan kota Bitung dipilih sebagai pusat komando penenggelaman adalah karena wilayah perairan Sulawesi Utara merupakan zona merah illegal fishing favorit kapal-kapal asing. ”Sumber dayanya sangat kaya terutama Tuna dan Cakalang,” kata Susi.(ulo/tau/agm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *