Demo, Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Furlough PTFI

Aksi demonstrasi dilakukan di halaman kantor DPR Papua, Selasa (22/8) kemarin.

JAYAPURA- Persoalan PHK sepihak atau program Furlough (merumahkan karyawan) yang dilakukan PT. Freeport Indonesia terhadap karyawannya terhitung sejak Februari 2017 lalu, aksi demonstrasi kembali dilakukan di halaman kantor DPR Papua, Selasa (22/8) lalu.

Aksi massa yang tergabung dalam Koalisi Buruh, Mahasiswa, dan Rakyat Papua ini menuntut agar sekiranya persoalan Furlough Freeport ini bisa dituntaskan pemerintah, dalam hal ini DPR Papua. Terlebih, diketahui bahwa DPR Papua sendiri telah membentuk Pansus Freeport.

“Kalau sudah bentuk Pansus, tolong tunjukkan bukti berupa SK kepada kami, sehingga keluar dari kantor DPRP ini, kami punya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap teman-teman kami lainnya yang juga di-Furlough PTFI,” ungkap massa yang dipimpin Korlap, Arnol Yarinap saat orasi di halaman kantor DPR Papua, Selasa (21/8) lalu.

Dikatakannya bahwa demi mendapatkan perhatian terkait Furlough PTFI, adapula ex karyawayan PTFI yang berupaya ke kantor Kementerian Tenaga Kerja RI (Kemenaker). Bahkan hingga tiga hari tiga malam berada di depan kantor Kemenaker, Menteri Tenaga Kerja pun tidak mau bertemu.

“ Tiga hari tiga malam teman-teman kami di depan kantor Kemenaker. Meski begitu, Menaker saja tidak mau bertemu. Kami pun (melakukan aksi) di depan Istana Negara, itupun sudah dijaga aparat. Demikian, kami ingin DPR Papua menunjukkan bukti realisasi kerja Pansus yang telah dibentuk itu, sehingga semua juga bisa tahu bahwa tiga kali kita datang mendorong hal ini, DPR Papua pun mengerjakan sesuatu,” tambahnya.

  Seperti diketahui, terhitung sekitar  tiga kali sudah dilakukannya pertemuan DPR Papua terkait dengan nasib karyawan PTFI yagn di-Furlough. Namun, dari DPR Papua sendiri dinilai belum melakukan suatu kinerja yang mengarah pada penyelesaian persoalan, sekalipun telah dibentuknya Pansus. Padahal, ada penyampaian bahwa setelah dibentuk, maka Pansus Freeport ini akan langsung mulai bekerja.

  “Kami juga ingin bahwa Pansus yang dibentuk ini harus pula melibatkan karyawan yang diberhentikan sepihak oleh PTFI. Sebab, ini merupakan hak mereka. Mereka ini korban penindasan PTFI dan yang memahami situasi pemberhentian kerja oleh PTFI. Bukan sebaliknya orang-orang luar tidak begitu memahami situasi yang ada di Pansus,” ujar demonstran lainnya.

  Selain itu, sesuai dengan rapat kerja DPR Papua, maka akan dibentuknya tim khusus yang terdiri dari Anggota DPR Papua sebanyak 6 orang, Dinas Tenaga Kerja provinsi dan Kabupaten Mimika sebanyak 4 orang, ditambah 3 orang serikat buruh, yang mana akan menemui Presiden Freeport-McMoran di Amerika.

“Ini sudah jelas. Makanya, ini harus segera (dilakukan). Kami minta sebelum kami pulang, berikan kepastian, kapan mau ke Amerika sana. Kami sudah tidak bisa menunggu dan menunggu lagi. Bayangkan saja, 14 bulan kami menunggu dan menunggu seperti ini, sehingga tolong fasilitasi kuasa hukum dan perwakilan pekerja untuk diakomodir berangkat ke Amerika agar persoalan ini ada titik terangnya,” paparnya. (gra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *