Gubernur Minta Bupati Jayapura dan Sarmi Tangkap Pelaku Illegal Logging

Penjabat Gubernur Soedarmo ketika berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Jan Jap Ormuseray ketika melakukan pemeriksaan kayu ilegal di Pelabuhan Jayapura, Selasa (15/8). (FOTO : Hans Cepos)

JAYAPURA-Penjabat Gubernur Papua Soedarmo meminta Bupati Jayapura dan Sarmi untuk berani mengambil tindakan menangkap pelaku illegal logging di wilayahnya. “Saya sudah koordinasikan dan memerintahkan Bupati Jayapura termasuk Sarmi menangkap dan memproses hukum mereka-mereka pelaku illegal logging yang melintas di daerahnya,”ungkap Soedarmo.

Selain dua daerah ini, pihaknya juga meminta Bupati Keerom untuk tidak tinggal diam, tetapi harus membantu Pemerintah Provinsi Papua memberantas pelaku illegal logging di wilayahnya tersebut.

“Cek semua kelengkapan dokumennya. Kalau mereka tidak lengkap masuk kategori illegal dan tangkap,”tegasnya.

Terkait kendala anggaran dalam pengawasan di lapangan, gGubernur tekankan sementara ini kalau sifatnya lakukan penangkapan saja tidak perlu pakai anggaran. “Kalau sifatnya pembentukan Satgas maka itu tentu membutuhkan anggaran,”ujar Soedarmo.

Lanjutnya, ini sudah kewajiban pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengawasan, termasuk aparat keamanan juga punya tanggungjawab penuh di sini. Sanksi pidana dan administratif harus diberikan kepala pelaku illegal logging.  Untuk administratifnya bisa saja pencabutan izin usahanya kalau memang terbukti bersalah.

Diakuinya untuk Wilayah Sarmi, pemerintah daerah setempat sudah proaktif melakukan pengawasan terhadap penyebaran kayu ilegal dari wilayahnya saat ini. Pihaknya berharap kabupaten lain di Papua juga melakukan tindakan yang sama.(ans/ary)

1 thought on “Gubernur Minta Bupati Jayapura dan Sarmi Tangkap Pelaku Illegal Logging

  1. Sebenarnya pemerintah ingin mensejahterakan rakyat kecil atau pengusaha besar/cukong. Karna dikatakan ilegal logging yang mana. Rakyat hanya mengolah kayu hutan adat tidak sampai merusak. Justru pengolah sangat dekat dengan masyarakat adat. Dimana letak keadilan wahai pemerintah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *