Senin Depan DPRP Gelar Rapat Banmus

SERAHKAN ASPIRASI-  Wakil Ketua II DPRP Fernando Yansel Tinal menerima penyataan sikap dari Ketua Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) Samuel Tabuni di halaman kantor DPR Papua, Kamis (9/8) kemarin. (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA– Aksi demostrasi dari pada Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) berlangsung di DPR Papua, Kamis (9/8) kemarin. Diterima langsung Wakil Ketua II DPR Papua, Fernando A. Yansel Tinal, bersama Anggota DPR lainnya, aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) di Senin (13/8) mendatang. Dalam rapat Banmus akan didiskusikan lagi dan dirembukkan bersama Anggota DPR Papua lainnya perihal Panitia Khusus (Pansus) Freeport yang akan dilaksanakan secepatnya.

“Pansus ini bukan hanya untuk Freeport, melainkan pula bertujuan dalam investigasi hal-hal yang menjadi ketimpangan dan kekurangan di mana masyarakat Papua sebagai pemilik hak ulayat selalu terabaikan,” ungkap Fernando A. Yansel Tinal usai demonstrasi dilakukan di kantor DPR Papua, Kamis (9/8) kemarin.

Seperti diketahui, sebelumnya memang sudah dibentuknya Pansus Freeport, namun dalam hal ini dibutuhkan Pansus yang lebih mendetail lagi kerjanya, seperti halnya menginvestigasi perusahaan-perusahaan perihal keterlibatan masyarakat adat pemilik hak ulayat yang dilibatkan dalam diskusi maupun negosiasi yang dilakukan.

“Dalam Pansus itu pula akan dilibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari tokoh adat, masyarakat, perempuan, agama, akademisi, dan lain sebagainya, sehingga hasil dari pada kinerja Pansus ini merupakan solusi konprehensif yang dapat diterima masyarakat Papua, terlebih khusus masyarakat adat pemilik hak ulayat,” tambahnya.

Pada dasarnya, salah satu poin yang ditangkap DPR Papua dalam aksi demonstrasi itu tidak lain ialah perihal keterbukaan, transparansi, dan keterlibatan yang lebih bsar dari pada masyarakat adat Papua pemilik hak ulayat di Freeport serta pula di perusahaan-perusahaan lain yang menempati lahan dari pada pemilik hak ulayat itu.

Freeport dinilai sebagai garis besar dan pintu masuk tuntutan masyarakat adat pemilik hak ulayat untuk dilibatkan lebih jauh dalam diskusi maupun negosiasi yang dilakukan pemerintah dan investor yang menempati wilayah adat mereka.

Bukan apa, sebab,  sejak tahun 1967 Freeport berdiri di tanah Papua hingga kini, diskusi maupun negosiasi yang dilakukan itu tidak pernah melibatkan komponen masyarakat adat pemilik hak ulayat tempat Freeport beroperasi.

“Ini adalah gerakan masayarakat yang menuntut agar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah yang ada kaitannya dengan investasi, perpanjangan kontrak karya dan hal lainnya, harus melibatkan komponen masyarakat adat Papua pemilik hak ulayat di tanah Papua,” jelasnya.

Disamping tuntutan atas Freeport, sebenarnya ini menyangkut hal teknis lainnya, termasuk perusahan-perusahaan lain yang beroperasi di atas tanah pemilik hak ulayat. “Ini hal  besar yang menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan bahwa kedepannya ada keberpihakan khusus bagi masyarakat adat asli pemilik hak ulayat di tanah Papua, yang mana kekayaan ini ada di tanahnya namun sayangnya tidak pernah dilibatkan dalam diskusi yang dilakukan,” pungkasnya. (gra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *