Tunda Imunisasi MRP, Papua Rawan Kena Campak dan Polio

Gratianus Silas/Cepos
Kabid P2P Dinkes Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum, M.Kes., saat menunjukkan vaksin MRP yang siap didistibusikan ke daerah-daerah di Provinsi Papua, Jumat (20/7) lalu.

JAYAPURA- Berkaitan dengan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) perihal vaksin Campak, Rubella, dan Polio yang masih dipersoalkan, nampaknya dikhawatirkan sebagian pihak bahwa hal ini dapat menyebabkan penundaan terhadap proses imunisasi yang dilakukan.

  Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum, M.Kes, memberikan argumentasinya,  bahwa jika sampai pelaksanaan imunisasi MRP ini ditunda, terlebih khusus di Provinsi Papua, lalu siapakah yang harus bertanggung jawab jika banyak orang meninggal akibat Campak seperti halnya KLB Asmat, di mana 66 anak meregang nyawa akibat Campak.

“Jangan kita pura-pura tuli kalau ada Polio dari Provinsi Morobe Papua Nugini (PNG) yang sangat berpontesi masuk ke Provinsi Papua yang notabene merupakan tetangga terdekat. Apalagi, akses manusia yang melintas dari PNG ke Papua sangat tinggi, entah lewat laut, udara, maupun darat,” ungkap dr. Aaron Rumainum, kepada Cenderawasih Pos, Senin (6/8) malam kemarin.

  Demikian hal ini menjadikan Papua sangat rawan terjadi KLB Polio, terlebih cakupan Polio Papua tidak sampai 95 persen, sehingga sangat rawan. Untuk itu, antisipasi KLB Polio dari PNG ini harus dilakukan, terlebih karena terdapat lima kabupaten di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Provinsi Morobe – PNG tersebut.

“Khusus di Papua, teman-teman Dinkes, terutama dari bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bersama UNICEF telah bertemu MUI Papua. Demikian, komunikasi dengan MUI Papua sudah terjalin, di mana MUI Papua juga mengonfirmasi bahwa mereka akan merapatkan hal ini,” tambahnya.

  Pada dasarnya, Kampanye MR, atau MRP (khusus di Papua) dapat terus dilakukan. Hal ini, kata dr. Aaron, karena dikuatkan dengan dua hal. Pertama, hasil lab dari Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Lampung, yang mana dari hasil penelitian tidak menemukan kandungan unsur Babi dalam vaksin MR. Kedua, hal ini diperkuat lagi di mana MUI Gorontalo telah mengizinkan imuniasi MR dilakukan di daerahnya.

  Di sisi lain, Kementerian Kesehatan boleh jadi dikatakan bersalah juga karena sebenarnya vaksin MR buatan India yang dipermasalahkan ini sudah dilakukan di Jawa pada Agustus dan September 2017. Demikian, seharusnya memang sertifikasi halalnya harus diurus di MUI.

“Tapi sudahlah, kita lupakan itu. Sebaliknya, kita ingat anak-anak kita di Papua, serta kondisi kita di Papua, sehingga kita tetap jalan. Pasalnya, kalau kita berhenti, lalu diserang Polio, tambah Campak dan Rubella, maka kita akan lebih susah menanggulanginya,” jelasnya.

  “Ada dua pilihan, yakni mencegah hal ini terjadi, atau kita mau menunggu sampai yang dikhawatirkan itu terjadi dan di kemudian hari Dinas Kesehatan yang disalahkan. Kalau kita tunggu, lalu kemudian kita kena Polio dan banyak yang meninggal karena Campak seperti halnya di Asmat, siapa yang mau tanggung jawab?” tambahnya lagi.

  Soal sertifikasi halal, secara prinsip Dinkes Provinsi Papua setuju dengan MUI. Tak ayal, dari pertemuan MUI dan Kemenkes baru-baru ini, dapat diinformasikan bahwa proses sertifikasi halal ini bisa dipercepat.

  Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan RI sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Measles-Rubella fase kedua. Dalam edaran tersebut pula perlu diperhatikan bahwa terdapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi. Hal ini diperkuat lagi dengan Surat Majelis Ulama Indonesia kepada Kementerian Kesehatan Nomor U-13/MUI/KF/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Rekomendasi.

Demikian, dari total 5 poin, tiga poin diantaranya poin 3, 4, dan 5, khusus menyinggung pelaksanaan Imunisasi MR di fase yang ke-dua ini. Khusus di poin 3 menyebutkan, pelaksanaan Imunisasi MR bagi masyarakat yang tidak memiliki keterikatan aspek syar’i dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis.

Selain itu, di poin 4, ditambahkan, pelaksanaan Imunisasi MR bagi masyarakat yang mempertimbangkan aspek kehalalan dan/atau kebolehan vaksin secara syar’i, diundur sampai MUI mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan Imunisasi MR.

Pada poin ke-5 disebutkan, kesempatan diberi bagi masyarakat yang memilih menunggu terbitnya fatwa MUI tentang Imunisasi MR, agar dapat memperoleh imunisasi MR pada kesempatan berikutnya sampai akhir bulan September 2018. (gra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *