Pendemo Desak Usut Penyelundup Miras 

Gratianus Silas/Cepos
Aksi demonstrasi Solidaritas Anti Miras dan Narkoba yang dilakukan di halaman kantor DPR Papua, Senin (6/8) kemarin.

JAYAPURA- Terbukannya akses jalan Trans Papua ke wilayah Pegunungan Tengah Papua bertujuan untuk membawa banyak manfaat. Sebut saja, dengan pembangunan infrastruktur di jalan dan jembatan sebagai solusi paling ampuh bagi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.     

  Namun siapa sangka, oknum-okunum memanfaatkan jalan trans Jayapura – Wamena ini secara tidak bertanggungjawab yang berdampak negatif. Seperti yang terjadi pekan lalu,  lebih dari 2500 botol Miras dan 1,2 ton petasan yang berusaha diselundupkan lewat jalur darat ini berhasil digagalkan warga dan aparat di Yalimo.

  Berkaitan dengan itu, puluhan massa asal Kabupaten Yalimo yang beratasnamakan Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) Kota Jayapura melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan di halaman Kantor DPR Papua, Senin (6/8) kemarin.

Dalam pernyataan sikap, SAMN meminta DPR Papua untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Yalimo untuk menutup jalan Trans Papua Jayapura – Yalimo dan Jayapura – Tolikara yang diantaranya menghubungkan 10 kabupaten di wilayah adat Lapago. Bukan hanya itu, mereka juga menuntut adapaun pelaku penyelundupan miras ilegal beserta jaringannya harus segera diusut tuntas melalui jalur hukum.

“Kami Solidaritas Anti Miras dan Narkoba, bersama dengan mahasiswa Kabupaten Yalimo meminta DPR Papua segera menegakkan Perdasus Nomor 15 Tahun 2013 tentang produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua,” ungkap Penanggungjawab aksi, Anias Lengka, dalam orasinya.

Tidak ketinggalan, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Yalimo dapat membangun pos-pos penjagaan di jalan Trans Papua Jayapura – Yalimo – Wamena, serta jalan penghubung lainnya di wilayah adat Lapago, yang mana berpotensi menjadi jalur penyelundupan minuman keras ilegal.

  Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai, saat menerima aspirasi demonstran mengatakan bahwa adanya kepentingan politik sehingga penuh permainan. Ini fakta yang terkuak sehingga tidak dapat dijadikan alasan.

“Kenapa Miras ini bisa sampai di atas (daerah pegunungan, red)? Polisi di mana? Pada dasarnya, kita lihat saja, jangankan lewat darat, lewat bandara saja bisa lolos, yang mana minuman bisa tiba di pegunungan. Lalu yang jadi pertanyaan tentunya penjagaan yang dilakukan,” kata Ruben Magai.

“Ini semua saling menipu. Artinya, hal ini mereka jadikan kepentingan kehidupan keluarga mereka. Tapi, kalian di sini kasih tahu masyarakat Papua untuk berhenti (miras, red) mulai dari dirinya sendiri. Itu satu-satunya kunci,” tambahnya lagi.

  Dengan demikian, salah satu pihak yang memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan miras ialah pihak eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah setempat, mulai dari Bupati-Wali Kota hingga Satpol PP.

“Terkait ini yang nanti kita bahas dengan Kepolisian dan TNI. Kita pun akan undang pemerintah untuk evaluasi persoalan ini. Bila perlu, harus dilakukan satu aksi yang dapat membereskan seluruh persoalan terkait minuman keras ini. Itu baru mungkin bisa,” tutupnya. (gra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *