Keuangan SMPN 1 Jayapura Diperiksa Inspektorat

PERTEMUAN_Wakil Wali Kota Jayapura Ir.H.Rustan Saru, MM., saat memimpin pertemuan dalam membahas masalah intern di lingkungan SMPN 1 Jayapura, bersama Kadis P&K Kota Jayapura, Kepala SMPN 1 Jayapura, guru dan staf TU SMPN 1 Jayapura, di aula Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (2/8)Kemarin. (FOTO : Priyadi/Cepos)

JAYAPURA-Aksi unjuk rasa yang dilakukan guru dan staf Tata Usaha (TU) di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Jayapura, Selasa (31/7) lalu, menjadi perhatian serius dari Wakil Wali Kota Jayapura Ir.H.Rustan Saru, MM. Bahkan, terkait dengan aspirasi para guru ini, Rustan Saru minta agar keuangan di  SMP Negeri I Jayapura dilakukan audit oleh Inspektorat. Sebenarnya, usai aksi demo,  Selasa (31/7) sore lalu juga telah dilakukan pertemuan antara guru, staf TU, Kepala SMPN 1 Jayapura dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura di ruang kerja Kadis P&K.

Namun, pada Kamis (2/8) kemarin, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, kembali mengundang dan mengumpulkan guru, staf TU, Kepala SMPN 1 Jayapura, disaksikan Kadis P& K Kota Jayapura, untuk melakukan pertemuan membahas pokok permasalahan  di lingkungan intern SMPN 1 Jayapura,  di aula Siang Soor, Kantor Wali Kota Jayapura.

    Dari hasil pertemuan itu, Rustan Saru mengatakan, sebenarnya aksi unjuk rasa yang dilakukan guru dan staf TU SMPN 1 Jayapura, intinya ada tiga tuntutan.  Pertama Kepala Sekolah Alex Deu, SPd, MPd., diminta untuk mempertanggungjawabkan mengenai keuangan sekolah yang dihimpun dari masyarakat. Yakni,  mulai dana PPDB, dana komite, dana pengayaan, dana koperasi dan lainnya.

Termasuk  mempertanggungjawabkan keuangan sekolah, yang berasal dari pemerintah (dana BOS, BOSDA, dan lainnya. Juga meminta kepala sekolah harus jujur dalam pengelolaan anggaran dengan melaporkan keuangan.

  Selain itu,  harus ada data jelas dalam transparansi keuangan di SMPN 1 Jayapura, yang bisa ditempel dan dilihat setiap saat, karena di sekolah lain dilakukan itu, kenapa di SMPN 1 Jayapura tidak.

“Dengan masalah inilah guru-guru lakukan protes, namun yang kita sesalkan itu, mestinya tidak terjadi, karena ada prosedur guru yang menganggap Kepsek tidak transparan, tidak melakukan SPJ, bisa mengajukan aspirasi ke Kepala Dinas P&K, Wali Kota Jayapura supaya bisa ditindak lanjuti. Sehingga dalam pertemuan ini juga kami tegur (para guru dan TU.red), agar lain kali tidak melakukan hal itu, karena sudah melanggar etika ASN, apalagi sebagai pendidik dan teladan jangan mengajari anak didik,’’katanya.

“Saya minta nanti inspektorat langsung turun memeriksa Kepala SMPN 1 Jayapura, nah apakah betul ada korupsi atau tidak, maka saya minta kepala dinas untuk membuat tim,”ujarnya. (dil/tri) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *