Ini Alasan Pemberian PSO Industri Kayu di 4 Kabupaten

Hans Cepos
Dishut Papua ketika melakukan pengecekkan di salah satu tempat usaha kayu di Distrik Muaratami, belum lama ini.

JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan Provinsi Papua telah memberikan status Penghentian Sementara Oprasi (PSO) kepada hampir seluruh pengelola industri kayu khususnya yang ada di bawah 6000 meter kubik di 4 kabupaten di Papua.
“Saat ini kita telah berikan status PSO isdustri pengelola kayu yang ada di bawah 6000 meter kubik di Kabupaten Jayapura, Sarmi,Kerom dan Kota Jayapura,”ungkap Ormuseray.
Dikatakan, pihaknya melakukan penghentian kepada industri pengelolaan kayu di 4 Kabupaten tersebut, karena saat ini pihaknya sedang melakukan audit untuk merasionalkan aktivitas industri pengolahan kayu.
“Jadi harus ada neraca yang rasional antara kayu yang masuk dan kayu yang keluar dan juga apakah sudah memenuhi syarat mesin-mesin yang digunakan, serta dokumen apa yang dipakai oleh petugasnya. Untuk itu perlu dilakukan pos audit lebih dulu,” tegasnya.
Setelah audit ini pihaknya bisa menilai kelayakan dari industri kayu. Pasalnya semua harus rasional antara jumlah kayu bulat yang masuk dan outputnya berupaya kayu olahan.

Sementara itu untuk pos audit ini telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papau dibantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Lanjut Ormuseray,pos audit yang dilakukan oleh tim Dishut Papua bersama KLHK Ri tersebut merupakan upaya mencegah peredaran kayu hasil illegal logging di 4 kabupaten tersebut yang sejauh ini masih marak terjadi.(ans)

1 thought on “Ini Alasan Pemberian PSO Industri Kayu di 4 Kabupaten

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *