Elit Politik Diminta Tidak ‘Bermain’ di Sengketa Freeport

Hans/Cepos
Ridwan Hisyam

JAYAPURA-Komisi VII DPR RI menilai ada permainan para elit politik di pusat dalam sengketa pembayaran air pajak permukaan yang harus dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Papua.
“Jadi kita minta agar para elit politik di pusat stop bermain pada sengketa Freeport Indonesia.

Jangan sampai masyarakat dan Pemerintah Papua merasa tersudutkan akibat tindakkan mereka,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisyam ketika ditemui usai melakukan rapat kordinasi dengan Pemprov Papua dengan pihak PT. Freeport Indonesia dan lembaga terkait lainnya di Kantor Gubernur Papua, Senin(31/7).

Kata Ridwan, Freeport Indonesia kini sudah menjadi sorotan nasional maupun dunia. Untuk itu dirinya meminta agar tidak ada yang bermain dalam persoalan ini.

“Pasalnya ini menyangkut masalah negara atau kebangsaan. Jangan sampai masyarakat Papua merasa terpingirkan, merasa tidak ada keadilan di bumi nusantara ini, sehingga dampaknya nanti mereka menyatakan hal-hal yang tidak diinginkan, hanya karena kepentingan segelintir kelompok atau orang yang ada di lingkaran elit yang memainkan permasalahn Freeport untuk kepentingan pribadinya,” ucapnya.

Ditanya soal keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan kembali Freeport Indonesia, Ridwan mengaku sejauh ini tidak bisa memberikan penilian apa-apa. Karena itu sudah menjadi keputusan.

Namun kini diberikan hak kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan peninjauan kembali (PK) atau upaya hukum lainnya. Karena keputusan pajak itu juga sudah final dan Freeport harusnya lebih dewasa menyikapi hal ini bukan malah sebaliknya masalah ini terus diperpanjang.

Ridwan menyarankan, mungkin dari dana Rp 5,6 triliun sesuai keputusan pengadilan pajak untuk pembayaran air permukaan tersebut, bisa saja sebagian dana ini diberikan,mungkin kekuranganya dalam bentuk-bentuk lainnya.
Apalagi Papua akan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Bisa saja menurut Ridwan, Freeport memberikan sumbangan dalam bentuk bangunan berupa stadion.

“Mungkin kalau Freeport khawatir dana ini dikorupsi, silakan berikan bantuan dalam bentuk yang lainnya, atau silakan buat kegiatan yang sifatnya mengharumkan juga nama Freeport bahwa mereka juga peduli terhadap rakyat Papua.

Tetapidisini kita minta supaya Freeport harus lebih kooperatif, bukan sebaliknya pasang badan untuk menolak membayar atau lain sebagainya. Ingat Freeport ini beroprasi di Papua dan rakyat Papua akan terus menyuarakan hal ini sampai ada keadilan yang ditegakkan di negara ini,”tutup Ridwan.(ans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *