Polisi Bubarkan Agenda Pengumuman Pemerintahan Sementara

Kelompok yang mengatasnamakan NFRPB ketika melakukan deklarasi pemerintahan sementara disalah satu halaman Fakultas di Universitas Cenderawasih, Selasa (31/7) kemarin. Aksi ini dibubarkan  oleh pihak kepolisian karena dianggap perbuatan makar.

JAYAPURA – Meski sempat ditentang oleh pihak yang menyebut diri Kepala Kepolisian Negara Federal Repubik Papua Barat (NFRPB) bahwa kelompok yang dipimpin oleh Yoab Syatfle tidak diakui oleh NFRPB karena dianggap tak lagi masuk dalam struktur pemerintahan mereka namun niat untuk mengumumkan pemerintahan sementara seperti yang diagendakan tetap dilakukan.

Sayangnya lokasi yang digunakan adalah disalah satu halaman fakultas di Universitas Cenderawasih. Kegiatan ini dikoordinir oleh Yoab Syatfle dan diikuti sekitar 50 an simpatisan. Informasi yang diperoleh Cenderawasih Pos sekitar pukul 10.10 WIT sekitar 50 orang dari kelompok baru NFRPB tiba di halaman gedung FISIP Uncen. Setelah itu dilakukan ibadah dan membentangkan 2  buah spanduk bertuliskan sama yakni Pengumuman Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat Public Announcement Of The Provisional Goverment Of The Federal Republic West Papua.

Namun tak lama kemudian sekira pukul 10.40 WIT anggota Dalmas Polres Jayapura Kota yang dipimpin Wakapolsek Abepura AKP Teguh Wahyudi didampingi Kanit Dalmas 3 Aiptu Picaully tiba di lokasi dan langsung menemui korlap, Yoab.  Wakapolsek AKP Teguh menyampaikan bahwa  tak boleh ada aktifitas pengumuman soal pemerintahan sementara karena tidak ada negara didalam negara. Selain itu kegiatan tersebut tak mengantongi ijin sehingga dipersilahkan untuk dibubarkan. Namun jika menolak maka Polisi siap melakukan upaya paksa.

Selain membawa spanduk, kelompok ini juga membawa selebaran yang ditandatangani Kepala Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat yang bertuliskan tentang  Pengumuman Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat atas nama Perdana Menteri selaku Kepala Pemerintahan bersama Presiden dan Pimpinan Dewan Nasional Papua dengan mengumumkan pemerintahan sementara NFRPB yang merujuk pada  Konfensi Montevideo, tanggal 26 Desember 1933,  Piagam PBB tanggal 1 Januari 1942, aturan dan prosedur Majelis Umum PBB, Kongres Rakyat Papua Pertama Tahun 1961, Kongres Rakyat Papua Kedua Tahun 2000,  Kongres Rakyat Papua Ketiga Tahun 2011, dan Pembukaan UUD 45 Alinea Pertama.

Yoab mengklaim telah sesuai mandat rakyat Papua melalui Kongres Rakyat Papua Ketiga dan sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan hari ini Selasa 31 Juli 2018, lebih kurang 7 Tahun, dengan kerja yang sungguh dan pertimbangan yang seksama, maka telah terbentuk Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat sebagai penyelenggara pemerintahan sementara negara dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Untuk tingkat pusat terdiri dari 24 kementerian dan lembaga negara setingkat kementerian, tingkat wilayah terdiri dari 7 provinsi  atau negara bagian, tingkat daerah terdiri dari 57 kabupaten dan 9 kotamadya dan 3  daerah istimewa khusus. Aksi ini tak berlanjut karena sekira pukul 11.05 WIT, massa kelompok lain dari NRFPB membubarkan diri. Sayangnya dari aksi ini pihak kepolisian enggan berkomentar banyak.

  Kapolsek Abepura, Kapolres Jayapura Kota, AKBP Gustav Urbinas melalui Kapolsek AKP Dionisius Helan SIK secara tegas menyatakan tidak mentolelir aksi-aksi yang meresahkan.     “Saya lahir di Abepura dan saya tidak akan kompromi untuk hal-hal yang meresahkan. Jangan pernah mengira saya akan mundur soal ini. Harus ditindak,” singkatnya. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *