MPPF: Demo Akbar I Agustus Ditunda Tangal 9 Agustus
Kordinator Aksi Lapangan (Korlap) Wilayah Papua Yusak Andato, Korlap Wilayah Jayapura Jhon Baransano di dampingi angota Ellyanus Tabuni saat memberikan keterangan pers kepada media di Hotel Grend Abe, Senin. (30/7).
JAYAPURA – Rencana aksi demonstrasi akbar nasional masyarakat Papua, menuntut hak dasar orang asli Papua di dalam pambahasan kesepakatan divestasi saham freeport, dimajukan hingga tangal 9 agustus mendatang.
Tim Masyatakat Papua Peduli freeport (MPPF) selaku inisiator demo mengungkapkan penundaan demo ini merupakan kesepakatan seluruh kordinator aksi demo di Papua, Papua Barat dan Jakarta.
“Sebelumnya MPPF akan melalukan demo akbar yang rencana dilakukan pada tanggal satu Agustus, tetapi kita tunda sampai tangal sembilan Agustus,” ujar Kordinator Aksi Lapangan (Korlap) Wilayah Papua Yusak Andato kepada media di Hotel Grend Abe, Senin. (30/7).
Ia juga menuturkan bahwa alasan demo tersebut dimajukan karena harus melibatkan lembaga kultur masyatakat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) berhubung hingga kini MRP masih dinas di luar Papua.
“Karena MRP sebagai lembaga kultur mereka sepakat, namun karena mereka ke jakarta dan atas koordinasi dengan kami (MPPF) mereka minta ditunda,” ujar Andato.
Lebih lanjud aksi yang akan digelar di Jayapura, Manokwasi dan Jakarta ini, akan melibatkan semua elemen masyafakat dan lembaga agama.
“54 angota MRP akan bersama – sama kami dan kita lihat, MRP suda mulai dipercaya rakyat dan ini agenda yang baik, maka tangal sembilan bertepatan dengan hari masyarakat pribumi, kita sepalat di tangal sembilan agustus untuk aksi demonya membicarakan hak dasar orang Papua terkat Freeport ” paparnya.
Selain itu, Yusak berharap pihak kepolisian dapat mengakomodir izin soal aksi demo pada tangal sembilan tersebut.
“Pihak keamanan kami berharap izin ini ditangapi serius oleh Polda, kami menyampaikan hak kami secara sadar dan damai, apa yang kami lakukan adalah murni kami menuntut hak kami sehingga siapapun jangan menghalangi kami karena rencana kontra antara Freeport dan Indonesi harus melibatkan orang asli Papua sebagai milik hak hulayat,” pungkasnya.
Sementara itu, Korlap Wilayah Jayapura Jhon Baransano menegaskan bahwa bertepatan dengan hari pribumi orang papua suda seharusnya berbicara masalah lingkungan, pelangaran HAM dan ekonomi kerakyatan dan kariawan sebagai korban dari hadirnya PT Freeport di papua.
” Himbauan kami kepada seluruh Tokoh masyarakat, agama, keOndoafian, perempuan, pemuda kita tingalkan perbedaan, tingalkan saling mencurigai, tetapi kita bersatu untuk masa depan kita dan anak cucu kita,” himbaunya
Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena ada pengunduran berharap semua dapat berjalan baik dan aman.
Selaku angota Ellyanus Tabuni juga menambahkan di Timika telah dilakukan koordinasi tetang aksi dan mereka mendukung.
“Mereka sangat mendukung karena mereka juga menuntut hak – hak mereka dan meraka juga merasahkan ketidakadilan di tanah mereka sehingga untuk dukungan kita suda mencapai 100 persen,” tutupnya, (oel).