Jangan Terprovokasi Isu Penolakan Pelantikan 302 Kepala Kampung

Sejumlah kepala kampung saat mengkuti pelantikan  yang dilakukan oleh Bupati Yuni Wonda, Senin, (23/7). Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh isu penolakan pelantikan tersebut.

MULIA-Wakil Bupati Puncak Jaya, Deinas Geley, S.Sos, M.Si meminta kepada masyarakat Puncak Jaya agar tidak terprovokasi oleh ulah kelompok tertentu yang menolak setiap keputusan Bupati Puncak Jaya. Hal ini ditegaskannya pada apel gabungan ASN, instansi vertikal, tenaga honorer dan lainnya, Senin (30/7).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Puncak Jaya juga meminta kepada setiap ASN untuk mengamankan keputusan bupati karena keputusan yang diambil pimpinan melalui pertimbangan dan itu sudah yang terbaik untuk msyarakat.

“Disinyalir pasca pelantikan kepala kampung, ada ulah provokator yang masih sakit hati pasca Pilkada kemarin yang ingin merusak situasi dan kondisi di Puncak Jaya, diantaranya ada oknum ASN yang tidak bertanggung jawab. Motifnya pasti ingin mengambil keuntungan dengan situasi ini ” tegas Deinas.

Seperti diketahui, Senin (23/7) Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda melantik 302 kepala kampung beserta sekretaris dari 26 distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang sempat memicu perpecahan antara masyarakat di 4 distrik, yakni Distrik Muara, Distrik Tingginambut, Distrik Kalome dan Distrik Taganombak yang terjadi setelah pelantikan bukan saat pelantikan.

Wabup menegaskan saat pelantikan acara berjalan lancar, namun setelah itu konflik terjadi di kampung – kampung antara yang dilantik dan yang diganti.

Gerak dan tindak cepat dari Pemkab dan aparat keamanan TNI/Polri yang turun langsung ke distrik-distrik tersebut akhirnya masalah tersebut dapat teratasi.

Deinas menambahkan, pelantikan 302 kepala kampung dilaksanakan di ruang terbuka dan berlangsung aman. Namun setelah pelantikan, terjadi pertikaian dari kelompok yang tidak puas dengan pencopotan jabatan kepala kampung kepada yang dilantik. Akibatnya beberapa honai masyarakat terbakar dan korban luka – luka akibat panah di Distrik Ilu, Kalome dan Tingginambut.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kampung BPMK, Yahya Wonerengga mengatakan, sesuai sambutan Bupati Puncak Jaya saat pelantikan bahwa bupati mengeluarkan diskresi yang di satu sisi berseberangan dengan aturan yang seharusnya yaitu pemilihan, namun jika dilakukan akan memakan waktu yang lama dan entah berapa korban jiwa dan materil lagi yang akan ditimbulkan di tengah masyarakat.

Ditambahkan, saat ini dana kampung yang akan digulirkan sangat mendesak mengingat dana yang mendesak digulirkan sebesar Rp 142 miliar dari APBD yang dibagikan dua tahap. Adapun dari sumber dana APBD/ADD tahap I Rp 15 miliar dan tahap II Rp 32 miliar, sudah termasuk honor, tambahan penghasilan dan operasional kepala kampung dan aparat.

Bupati juga menegaskan melalui Kabid bahwa dana yang besar itu bukan bayar bagi habis tetapi harus dikelola sesuai aturan dan dipertanggungjawabkan, mengingat itu uang negara dan uang rakyat. (humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *