Bahas Masalah Freeport dan Miras

Hans Cepos
Sekda Herry Dosinaen,SIP,M.KP ketika menyerahkan cenderamata kepada Komisi VI DPR RI di Aula Sasana Karya Kantor Gubernur,Senin(30/7).

Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI Dan Pemprov Papua

  JAYAPURA-Komisi VI Bidang Perindustrian, Perdagangan, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, dan Standarisasi Nasional DPR RI  kini melakukan dengar pendapat dengan Pemerintah Provinsi Papua yang berlangsung di Aula Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Senin (30/7).

  Sementara itu pada rapat dengar pendapat tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua,Herry Dosinaen,SIP,MKP dengan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua.

 Sekretaris Daerah Provinsi Papua,Hery Dosinaen,SIP,MKP mengatakan, ada sejumlah hal yang disampaikan kepada komisi VI antara lain menyangkut masalah Pajak Air Permukaan (PAP) PT.Freeport Indonesia, masalah Perda Miras dan juga persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 “Jadi ini merupakan rapat dengar pendapat antara Pemprov Papia dan Komisi VI DPR RI.Ada satu hal yang menarik bagaimana stretching  komisi VI terkait pajak air permukaan Pt.Freeport Indonesia. Kita jelaskan secara detail  kepda mereka bahwa sampai hari ini masih digumuli  antara Pemprov Papua,”ungkap Sekda Hery.

  Selain ini pada kesempatan ini pula pihaknya menyampaikan terkait masalah BUMD, dimana ada banyak masukan untuk BUMD dari instansi terkait untuk bagaimana potensi alam dari hasil petani dapat diakomodir oleh BUMD.

  Dengan harapan endingnya untuk ketahanan pangan di daerah. Dimana leading sektornya adalah BUMD itu sendiri.Hanya saja ini tentunya perlu ada duduk bersama melakukan pengkajian untuk mengakomodir semua kendala yang dihadapi.

  Menurut Sekda, persoalan  di Papua adalah kondisi geografis yang berat,sehingga hasil-hasil  bumi di Kabupaten di Papua ini tidak bisa diangkut ke sentra produksi,walaupun cukup berat, namun kini menjadi perhatian serius Pemprov Papua.

  Sementara itu Sekda sendiri memberikan apresiasi atas kunjungan Anggota Komisi VI DPR RI.Pihaknya berharap sekali di Komisi VI DPR RI bisa menindaklanjuti berbagai masukan yang sudah disampaikan demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua di masa mendatang.

   Secara terpisah Ketua Tim Komisi VI DPR RI, Irmadi Lubis mengaku, maksud kunjungannya ke Papua adalah dalam rangka untuk melihat dan mendengarkan langsung berbagai hal yang menyangkut masalah ekonomi di Papua.

“Salah satu prinsip demokrasi ekonomi adalah menjaga keseimbangan kemajuan daerah. Dalam kesatuan ekonomi nasional, kita sudah agak terlambat. Apalagi daerah timur Papua untuk memproduksi barang yang sama dengan daerah yang mungkin cukup dengan seribu rupiah, di Papua itu bisa menjadi 15.00 rupiah,”terang Lubis.

  Lanjut Lubis,tentu saja untuk memperkecil tingkat kemahalan, salah satunya adalah masalah transportasi yang harus diperhatikan. Sebab kata Irmadi, dari dulu masalah disintegrrasi bangsa papua maupun aceh masalahhnya adalah masalah ekonomi.

  Oleh kerena itu tentu pihaknuya di DPR harus membuat produk undang undang yang tentunya harus  berlandaskan usaha menengah dan usaha kecil.Sehingga kalau DPR hanya bersifat menyarankan, bagaimana kemitraan, tapi sekarang sifatnya memaksa membantu Pemerintah.

Terkait masalah Freeport, pihaknya akan siap membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam penyelesaian masalah pajak air permukaan yang sampai sejauh ini belum tuntas.

“Jadi apa yang disampaikan pemerintah Papua, kami bersedia untuk membantu karena ini menjadi tupoksi kami di bidang BUMN,sehingga masalah Freeport trekait pajak air permukaan ini harus diselesaikan,”tuturnya.

Sama halnya soal perda miras yang mana belum bisa dilaksanakan karena berbenturan dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag)

“Peredaran miras tentu harus dihentikan di Papua saat ini.Walaupun Ada pergub tapi gak bisa dilaksanakan karena ada juga peraturan Menperindag,”tambah Lubis.(ans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *