MRP: Bicara Soal Freeport, Harus Libatkan Masyarakat Papua

Suasana pertemuan konsiltasi tentang divestasi saham dan penyelesaian sengketa pajak di Gedung MRP Kotaraja, Jumat, (27/7).(FOTO : Noel/Cepos)

JAYAPURA – Menangapi sikap Mahkamah Agung (MA) menghapus pajak air yang ditanggung Freeport sebesar Rp 3,9 triliun lebih yang menjadi hak pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua gelar konsiltasi tentang divestasi saham dan penyelesaian sengketa pajak.

Pertemuan yang melibatkan, tokoh gereja, tokoh adat, mahasiswa dan akademisi dari Universitas Cenderawasih, DPRD Papua dan Forum Masyatakar Papua Peduli Freeport, (FMPPF)  di awali penyampaian materi dari Rektor Uncen Dr Ir Apolo Safanpo, ST, MT dan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua masing- masing anggota menyampaikan usulan terkait persoalan Freeport dan berharap adanya keadilan bagi hak masyatakat Papua selaku pemilik sumber daya alam.

Ketua MRP Timotius Murip mengatakan, masalah pajak ini merupakan pegabaian bagi orang asli Papua karena Freeport  sedang gengambil kekayaan orang Papua. “Tanggal 31 juli nanti di Jakarta ada pembacaan putusan MA dan MRP diminta mendampingi Pemprov di pengadilan karena menjadi hak rakyat Papua, maka MRP akan proaktif,” ujarnya dalam pertemuan di Gedung MRP Kotaraja, Jumat (27/7).

  Dengan berbagai saran dari anggota MRP, tokoh agama dan mahasiswa, serta Forum Peduli Freeport maka MRP akan membicarakan hal ini. ” MRP jangan mensederhanakan masalah Papua dan kita MRP jangan jalan sendiri  harus melibatkan masyarakat, karena untuk masalah Freeport banyak yang telah berbicara dan terus diabaikan MRP fokus pada air permukaan dulu baru akan ada tindakan lebih lanjut,” cercahnya.

Ketua MRP juga meminta agar kesepakatan kontrak harus ada orang Papua yang dilibatkan, jangan hanya pemerintah RI sendiri dengan Amerika. “Pemerintah RI dan Amerika tidak melibatkan masyarakat Papua ini kami merasa dilecehkan, maka Freeport harus duduk dengan pemerintan dan berbicara dengan kami,” pungkasnya.

  Sebelumya, menangapi sikap Mahkamah Agung (MA) menghapus pajak air yang ditanggung Freeport sebesar Rp 3.958.500.000.000 MA beralasan Freeport dan pemerintah RI terikat perjanjian Kontrak Karya yang berlaku khusus bagi kedua belah pihak, sehingga pajak air yang diterapkan Pemprov Papua tak berlaku, (oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *