Pemkab dan Muspida Diminta Sikapi Perang Suku di Puncak Jaya

Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Puncak Jaya J. Yumin Wonda didampingi Plt. Sekretaris DPC Partai Demokrat Puncak Jaya Lekas Telenggen, ketika menyampaikan keterangan terkait peristiwa perang suku  yang terjadi di Puncak  Jaya  di  Jayapura, Selasa (24/7). 

JAYAPURA- Adanya perang suku di Kabupaten Puncak, yang dipicu pergantian Kepala Kampung,  mulai dari Distrik Jigonikme hingga  Distrik Molanikime,  sejak Senin (23/7) petang dan berlanjut Selasa (24/7), dikhawatirkan dapat mengganggu   keamanan dan kenyamanan warga dan terganggung juga penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini termasuk pula dapat berimbas pada agenda politik nasional, yakni masa perbaikan  berkas Bakal Caleg (Bacaleg) di  KPU  Puncak Jaya pada 22-31 Juli 2018.

Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Puncak Jaya, J. Yumin Wonda menyebutkan bahwa masa perbaikan  berkas Bacaleg di  KPU  Puncak Jaya yang kini tengah berlangsung merupakan agenda politik nasional, yang mana jadwal dan tahapannya telah diatur KPU RI, sehingga tidak boleh ditunda lagi.

Wonda menjelaskan,   dampak dari peristiwa perang suku di Kabupaten  Puncak Jaya   ini  tentu bukan hanya akan berimbas pada  pemerintahan masyarakat setempat, melainkan juga 16 Partai Politik yang tengah  melakukan perbaikan berkas Bacaleg untuk dapat diserahkan kembali ke KPU Puncak Jaya.

“Jikalau perang suku terus berlanjut, maka pemerintahan terancam akan lumpuh. Bukan hanya itu, masyarakat pun akan mengalami trauma dan resah. Selain itu, setiap Parpol pun berpotensi mengalami hambatan besar untuk memperbaiki berkas Bacalegnya masing-masing,  sebab,  situasi di Puncak Jaya  yang tak aman dan memanas,” jelas J. Yumin Wonda, Selasa (24/7) kemarin.

Menurut Wonda,  para pengurus Parpol selama ini  mondar-mandir dari  Puncak Jaya-Nabire, serta pula Jayapura dalam rangka mengurus  dokumen  Bacalegnya, dalam hal ini seperti  surat bebas kasus pidana, surat sehat jasmani dan rohani, surat bebas narkoba dan surat keterangan lainnya, sekalipun  cukup  dirugikan akibat   dari peristiwa  tersebut.

Artinya, jika tak mampu diselesaikan, maka peristiwa perang suku di Puncak Jaya dapat pula mempengaruhi pelaksanaan Pemilu 2019, dalam hal ini agenda Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

Demikian, Wonda memberikan imbauannya agar sekiranya seluruh masyarakat yang berdomisili di Puncak Jaya dapat  menahan  diri, serta tidak mengumbar isu-isu   yang  justru dapat membuat masyarakat semakin resah. Sebaliknya, sikap persaudaraan dan perdamaian itu yang perlu untuk dikedepankan.   

Oleh karena itu,  DPC Partai Demokrat  Puncak Jaya menghimbau, khususnya  kepada  pihak  eksekutif dan legislatif setempat untuk duduk bersama dan membahas bersama persoalan tersebut dengan serius, agar peristiwa itu bisa segera berakhir dengan perdamaian.

“Bupati, DPRD, Muspida, aparat  keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan lain-lain mari kita duduk dan membahas bersama untuk mencari jalan keluar terbaik, terutama pihak-pihak  yang terlibat konflik agar  segera saling berdamai, untuk pembangunan dan masa depan Puncak Jaya, khususnya dan Papua umumnya,” tutupnya. (gra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *