Utang Daerah Cukup Besar, Terapkan Wajib ‘Ikat Pinggang’

Fiktor Palembangan/Cenderawasih Pos
Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd

Dari Pertemuan dengan Semua Komponen Masyarakat dan Pimpinan OPD

 BIAK-Pemulihan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor saat ini perlu mendapat perhatian serius. Bagaimana tidak, utang daerah jumlahnya tergolong cukup besar. Selain utang ke pihak ketiga (kontraktor yang belum dibayar), Pemkab Biak Numfor juga harus membayar utang pinjaman ke bank setiap bulannya.

Sementara trasfer Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dari pemerintah pusat setiap bulannya hanya sekira Rp 49 miliar. DAU yang jumlahnya sebesar itu digunakan untuk membayar gaji ASN (Aparatur Sipil Negara), honorer, operasional di masing-masing OPD dan sejumlah kegiatan ataupun program lainnya.

Plt. Bupati Biak Numfor,  Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., secara blak-blakan menyampaikan tentang kondisi keuangan daerah. Penyampaian secara terbuka tentang kondisi daerah itu dilakukan dengan maksud terwujudnya sistem pemerintahaan yang bersih dan berwibawa kedepan.

 “Sebagai Plt. Bupati saya menggunakan istilah ikat pinggang dalam penggunaan anggaran mulai saat ini. Jadi cara ikat pinggang wajib diterapkan, kondisi keuangan saat ini cukup memprihatinkan. Setiap bulan harus membayar utang daerah ke bank, demikian pula utang pihak ketiga yang belum dibayar jumlahnya cukup besar,” ujarnya dalam diskusi dengan semua komponen masyarakat di Gedung Wanita, pekan lalu.

Dalam diskusi terbuka dengan yang dihariri sejumlah perwakilan dari komponen masyarakat dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Plt Bupati Herry Naap mengungkapkan bahwa untuk mengembalikan keuangan daerah lebih baik, maka suka tidak suka harus ada terobosan baru yang dibuat. Salah satunya mengurangi sejumlah alokasi anggaran, khususnya dana rutin dan opereasional pejabat atau instansi.

Salah satunya cara dilakukan, bahwa kalau dulunya OPD mendapatkan dana rutin sebagai dana operasional Rp 500 juta maka mulai tahun anggaran 2019 mendatang wajib diturunkan menjadi Rp 200 juta, demikian halnya di tingkat kepala distrik dan sejumlah pengguna anggaran lainnya. Selain itu, kegiatan atau program yang dinilai tidak terlalu mendesak ditiadakan dan tidak perlu diprogramkan.

Dengan cara tersebut lanjut Herry Naap, akan ada anggaran khususnya dari DAU yang disisipkan untuk menutupi utang daerah dan diharapkan utang daerah itu tuntas secepatnya sehingga ke depan program kembali normal. Termasuk operasional dari OPD tentu akan dinaikan kembali jika kondisi keuangan daerah kembali membaik.

“Kalau ada kepala dinas atau pimpinan OPD dan kepala distrik tidak mau operasionalnya dikurangi karena kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan, saya tantang untuk segera mundur. Sebab masih banyak orang yang mau kerja dengan hati,” tegasnya.

Dengan kondisi keuangan saat ini maka semua pengelola dan penggunaan anggaran wajib menerapkan efisiensi anggaran. Mulai dari penggunaan dan pengelolaannya harus tepat sasaran, pertanggungjawaban harus lengkap, dan sejumlah hal lainnya.

Herry A Naap lebih jauh mengatakan bahwa kondisi permasalahan keuangan daerah saat ini mengakibatkan kebijakan dan program pemerintah daerah tidak bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu pemerintah daerah harus mengalokasikan atau  menyisihkan anggaran untuk menyelesaikan sejumlah hutang. Hal itu dilakukan, karena tidak ingin permasalahan tersebut menjadi salah satu hambatan pembangunan ke depan. (itb/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *