Telusuri Tambang Ilegal, Harus Dibentuk Pansus

JAYAPURA- Penambangan yang dilakukan di Distrik Seradala dan beberapa lokasi lainnya di Kabupaten Yahukimo sudah cukup meresahkan. Jika ini tidak segera ditangani maka diyakini akan menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo disarankan ikut pro aktif dengan mendorong lahirnya Pansus di DPRD untuk menelusuri keberadaan tambang tersebut.

“Harusnya seperti itu, ada Pansus di DPR Yahukimo yang dibentuk dan Pansus ini yang nantinya akan bekerja intens menelusuri soal operasional tambang tersebut,” kata Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup di Abepura, Selasa (17/7).

Ia juga menyayangkan karena setelah ditelusuri soal perijinan yang dikantongi, dipastikan para pengusaha tambang ini ilegal.  “Saya sudah cek semua termasuk ke provinsi dan ternyata memang tak ada izin. Harusya ada 8 syarat yang dipenuhi tapi ternyata semuanya tidak ada jadi mereka memang tidak terdaftar,” jelas Sinut.

Pansus disarankan dibentuk lebih dulu agar kerjanya terukur sebab kalau hanya satu dua orang yang bersuara nantinya berat. “Kita tidak mau persoalan tambang di Yahukimo ini jika ini dibiarkan terus maka satu saat akan semakin sulit apalagi akan masuk aparat keamanan.  Jangan sampai seperti Degeuwo, Nifasi hingga Topo dan kami sudah cek ternyata penambangan di Tahukimo hingga ke Korowai ini memang tak pnya ijin. Saya juga sudah cek ke bupati Yahukimo dan dipastikan tak ada ijin yang dikeluarkan. Mungkin menggunakan regulasi bupati sebelumnya,” beber Sinut.

Sementara Bupati Yahukimo, Abock Busup yang dikonfirmasi membenarkan jika ada beberapa kawasan di daerahnya yang sudah dilakukan penambangan. Ia menegaskan penambangan ini tanpa sepengetahuan dirinya. “Kita akan cek ke lokasi, ini masih cari waktu yang pas tapi yang jelas saya tidak pernah mengeluarkan izin untuk penambangan,” pungkasnya. (ade/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *