Pemilik Hak Ulayat Tolak  PT MAY Masuk Mappi

MERAUKE- Pemilik   hak ulayat dari dua wilayah yakni  Distrik Venaha dan Yakomi menyatakan menolak kehadiran  PT MAY masuk berinvestasi  di Kabupaten  Mappi. Penolakan  ini disampaikan Robert Amos Ndiken dan Yohanis Maye  Okdinon kepada wartawan di  Merauke, Rabu (18/7).

     Kepada wartawan, Robert Amos Ndiken menjelaskan bahwa alasan penolakan terhadap perusahaan yang akan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit   itu karena perusahaan tersebut selama ini belum pernah  berbicara dengan masyarakat. Tapi tiba-tiba sudah dapat plot area dari pusat.

‘’Kami bukan   tidak mau investasi.   Kami  juga butuh investasi  untuk kami bisa berkembang. Tapi, dengan cara-cara pendekatan   kepada masyarakat  yang dimulai dari bawah.  Bukan menggunakan cara-cara orde baru    atau  secara top down  yang langsung ditentukan dari atas,’’ tandas  Robert Amos Ndiken yang mengaku baru  balik dari Jakarta  dan mendapatkan data  bahwa 14 kampung di Distrik Venaha dan Yakomi  Kabupaten Mappi telah menjadi area dari perusahaan  tersebut  untuk  membukan perkebunan kelapa sawit.   

  Menurutnya, seharusnya  perusahaan  terlebih   dahulu turun ke masyarakat melakukan sosialisasi dan menyampaikan visi misi perusahaannya. Jika masyarakat sudah paham maka silakan berinvestasi.

‘’Tapi  perusahaan harus melakukan hubungan  kerja sama yang  baik dan sehat. Artinya tidak merugikan satu pihak. Artinya saling menguntungkan.  Kami melihat  kerja seperti ini  tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan  pemilik hak ulayat,’’ katanya.

     Dikatakan, dalam konvensi internasional 169, pasal 4   dimana disana dijelaskan bahwa pemerintah  juga memberikan  proteksi terhadap masyarakat pribumi tentang hak-haknya sampai turun ke UUD Republik  Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat (3) dimana pemerintah memberikan  proteksi terhadap masyarakat pribumi.

  ‘’Lalu kebawahnya lagi ada UU Otsus dan   ada UU Adat Komunitas setempat. Sehingga kami tetap menolak kehadiran perusahaan ini,’’ terangnya.    

Karena itu, tambah dia, pihaknya akan membuat surat penolakan   yang akan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesoa Joko Widodo  tembusannya kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian dan Perkebunan dan Menteri Kehutanan,   Gubernur, DPRP, MRP dan bupati Mappi dan Boven    Digoel. (ulo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *