Difisit, Kontrak Tenaga SP3K Diputus

Plt Bupati Herry Ario Naap

BIAK-Kontrak Sarjana Penggerak Percepatan Pembangunan Kampung (SP3K) yang selama ini melakukan pendampingan di sejumlah kampung dan distrik, diputus kontraknya. Pemutusan kontrak tenaga SP3K itu terpaksa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor karena kondisi keuangan yang mengalami defisit.

Pemutusan kontrak  tersebut terungkap dalam pertemuan Plt Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd bersma tenaga SP3K di Sasana Krida, Kantor Bupati Biak Numfor, Rabu (18/7) kemarin.

Meski telah diputus kontraknya, namun hak-hak tenaga SP3K yang belum dibayarkan tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Honor atau hak tenaga SP3K yang belum dibayarkan tetap akan dituntaskan. Kita terpaksa putuskan kontraknya karena kondisi keuangan yang tidak sehat, kami menyadari keberadaan SP3K sangat membantu, mereka akan kembali dipertimbangkan untuk dikontrak jika keuangan daerah sudah membaik,”ujar Herry Ario Naap.

Pertemuan Plt Bupati dengan tenaga SP3K sebagai tindaklanjut dari aksi pemalangan terhadap kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) karena sisa hak mereka belum dibayarkan. Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana kebersamaan itu diambil kesepakatan bahwa untuk sementara tenaga SP3K diputuskan kontraknya, sementara hak mereka yang belum terbayar menjadi kewajiban pemerintah daerah melunasinya.

“Kondisi keuangan daerah belum stabil, sehingga perlu meminimalisir dan melakukan penataan anggaran dengan baik. Jadi saya istilakan sekarang kami terapkan sistem ikat pinggang, artinya harus mengurangi pengeluaran karena kalau itu tidak dilakukan dari sekarang kapan keadaan keuangan kembali stabil. Ini realita dan saya kira masyarakat tahu semua,”tandasnya.

                Ditambahkan, kebijakan dengan cara “ikat pinggang” penggunaan anggaran di semua pengguna dan pengelola anggaran di Kabupaten Biak Numfor ke depan wajib diterapkan. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan cara “ikat pinggang” dalam mengelola anggaran karena kondisi keuangan daerah difisit yang jumlahnya cukup besar.(itb/tho)

                

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *