Pemkot Jayapura Akan Terapkan Pajak Air Bawah Tanah

Priyadi/Cepos
SOSIALISASI AIR TANAH:
Sejumlah warga saat mengikuti sosialisasi Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah Tahun 2018 yang digelar DLH dan Kebersihan Kota Jayapura, di aula Sian Soor kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (17/7).     

JAYAPURA-Pemakaian atau pemanfaatan air tanah merupakan alternatif terakhir setelah air permukaan. Sebab proses terjadinya air tanah menurut Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., memerlukan waktu yang cukup lama.

Terkait hal ini, pengelolaan dan pemanfaatan air tanah menurut Rustan Saru harus dilakukan secara maksimal dengan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.
“Penggunaan air tanah secara terus-menerus dapat berakibat buruk terhadap lingkungan. Seperti penurunan muka air tanah, intruisi air laut dan penurunan kualitas air tanah,” ungkap Rustan Saru saat membuka sosialisasi kajian penentuan nilai perolehan air tanah di aula Sian Soor kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (17/7).

“Untuk itu, saya minta dalam nilai perhitungan perolehan air tanah, bisa dilakukan dengan baik dan bisa dikelola. Jangan ada potensi pencemaran air serta harus ada kerja sama, dengan semua pihak,” sambungnya.

Terkait hal ini, Rustan Saru berharap adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dalam menjaga ketersediaan air bawah tanah.

“Perlu diadakan upaya pelestarian sumber daya air tanah. Salah satu bentuk pengendalian atas pemanfaatan air bawah tanah adalah perizinan pengeboran air bawah tanah dan juga penerapan pajak terhadap penggunaan air bawah tanah,” pungkasnya.
Sementara Kepala DLH dan Kebersihan Kota Jayapura, Ir. Ketty Kailola, MSi., mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada badan usaha atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan air bawah tanah  di Kota Jayapura, terkait rencana Pemkot Jayapura menerapkan pajak terhadap penggunaan air tanah.

“Kami telah melakukan pendataan di 5 distrik di Kota Jayapura, terkait usaha atau kegiatan yang menggunakan air tanah pada 5 kelompok. Dari inventarisir yang telah kami lakukan ada 56 usaha atau kegiatan masuk dalam 5 kelompok penggunaan,” bebernya.
Untuk jumlah usaha hotel dan penginapan di Kota Jayapura, menurut Ketty Kailola, yang memiliki izin air tanah ada sebanyak 51 hotel dengan jumlah sumur bor ada 106. “Sedangkan jumlah sumur bor per Juni 2016 di Kota Jayapura ada sebanyak 416,” tambahnya.(dil/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *