Amankan Penerbangan, AirNav Gandeng TNI AU

Yohana/Cepos
Pangkosek Hanudnas IV Marsma TNI Jorry S Koloay, SIP, M Han bersama GM AirNav Cabang Madya Sentani, Suwandi saat melakukan konferensi Pers di hotel Aston Jayapura terkait Seminar Dalam Rangka Pengutanan Kerja sama Sipil Militer, Selasa (17/6) kemarin.

JAYAPURA-Untuk menjaga  keamanan penerbangan udara di Papua, AirNav dan TNI AU (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara) menjalin kerjasama dalam pengelolaan Sistem Keamanan Wilayah Udara dan Penerbangan Nasional. Kerjasama instansi sipil dan militer diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sistem keamanan wilayah udara dan penerbangan di wilayah Indonesia Timur.

Kegiatan yang diselengarakan di Hotel Aston Jayapura ini, melibatkan berbagai institusi negara yaitu Kementerian Perhubungan, Perum LPPNPI merupakan BUMN yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan Indonesia, Angkasa Pura I dan II, Maskapai Penerbangan Nasional dan Internasional serta berbagai instansi terkait lainnya.

GM AirNav Cabang Madya Sentani, Suwandi mengatakan, kerjasama sipil dan militer yang pihaknya lakukan dikarenakan pihaknya menyadari di Papua mempunyai masalah yang unik dan spesifik. Dimana di Papua terdapat 10 kendala permasalahan tentang penerbangan salah satunya adalah tentang keamanan.

“Kami mengadakan kerjasama sipil dan militer dalam rangka penanganan faktor kemanan pada wilayah udara penerbangan di Papua. Sebab, keamanan bukan saja di darat tetapi juga pada saat kita terbang kapan saja dan dimana saja,” kata Suwandi kepada Cenderawasih Pos, Selasa (17/7) kemarin.

Lanjutnya, AirNav Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak TNI AU (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara) untuk melaksanakan penjagaan keamanan penerbangan di Papua.

Pangkosek Hanudnas IV Marsma TNI Jorry S Koloay, SIP.,M Han mengatakan, Kerjasama Sipil Militer Dalam Pengelolaan Sistem Keamanan Wilayah Udara dan Penerbangan Nasional didasari oleh kondisi dan luasnya wilayah udara di Papua.

“ Dimana ada 302 bandar udara yang ada di wilayah Papua dan sekitarnya serta banyaknya operasi penerbangan sekaligus tingkat kerawanan yang ada,  maka sangat pentingnya dilakukan kerjasama ini,” terangnya.

Selain itu ada beberapa wilayah di Papua yang belum bisa dikontrol atau dikendalikan pengoperasian bandaranya karena keterbatasan, baik itu sarana prasarana, luas wilayah, SDM terbatas dan peralatan yang belum bisa terintegrasi dengan baik. “Inilah yang sedang kita selaraskan dalam kegiatan kerjasama sipil militer,” terangnya. (ana/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *