Trauma Seperti Mapenduma Bisa Terulang

Gamel /Cepos
TOLAK REPRESIF – Kelompok Solidaritas Korban HAM Papua yang tergabung dari para penggiat HAM dan Direktur LBH memberikan keterangan pers di Kantor LBH Papua di Abepura, Jumat (13/7) kemarin. Mereka menolak tindakan represif aparat keamanan di Nduga.

Timotius Wakur: Jangan Sampai Terjadi Pelanggaran HAM bagi Warga Sipil
JAYAPURA – Kejadian di Kenyam Kabupaten Nduga yang beberapa hari terakhir mendapat sorotan berbagai pihak menyusul adanya tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan. Meski demikian dari informasi kondisi di Kenyam ini masih perlu pembuktian yang ril baik dari pemerintah maupun aparat kepolisian.

Disatu sisi pihak Polda Papua membantah terjadi pengejaran dan penembakan yang terstruktur dari pesawat namun disisi lain ada pernyataan dari Bupati Nduga disejumlah media yang menyatakan benar ada “penyerangan” yang dilakukan aparat ke lokasi yang diduga menjadi markas TPN OPM. Tak hanya itu, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda telah mengeluarkan statemen untuk menarik pasukan dari Nduga karena akan lahir korban dari masyarakat sipil atas tindakan yang dilakukan aparat keamanan.

Pihak LSM HAM maupun Lembaga Bantuan Hukum juga cukup berhati-hati memberikan statemen meski banyak informasi yang membenarkan adanya penyerangan dari pesawat tadi. Dari situasi ini, Solidaritas HAM untuk Nduga melihat jika terjadi penyerangan maka trauma saat kejadian penyanderaan Mapenduma pada tahun 1996 akan terulang kembali. Saat pembebasan sandera itulah ratusan anggota militer diturunkan dan hasilnya meski semua sandera bebas namun ada juga yang meninggal termasuk dari warga sipil dan militer sendiri.
Suasana mencekam itulah yang akan diingat kembali soal kejadian penyerangan dari pesawat beberapa hari lalu.

“Dua hari belakangan ini public Papua dirisaukan dengan adanya insiden penyerangan di Kampung Alguru, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga Papua dan kami khawatir dengan kejadian ini. Jika tak dihentikan maka akan banyak masyarakat sipil yang menjadi korban,” kata Peneas Lokbere dari SKP HAM Papua di Sekretariat LBH Papua di Abepura, Jumat (13/7).

Peneas didampingi Ismail Saleh dari KPKC GKI, Beni Beme dari PMKRI Jayapura, Antoni Ibra dari ALPD, Pdt Dora dari KPKC GKI, Luis dari PBH Cenderawasih dan Yuliantor dari LBH Papua Peace & Justice.

Disini penggiat HAM meminta agar pihak kepolisian maupun TNI memberi informasi yang jelas tentang apa yang terjadi di Kenyam sebab muncul informasi saat ini banyak warga kehilangan tempat tinggal dan sarana publik juga telah diduduki oleh aparat keamanan.
“Jangan sampai dengan aksi-aksi ini akhirnya masyarakat menganggap bahwa aparat adalah musuh seumur hidup,” kata Peneas.

Pdt Dora menambahkan bahwa sejatinya citra TNI Polri belakangan ini sudah baik di tengah masyarakat. Mau merangkul dan memutuskan karakter arogan dan keras. Namun jangan sampai dari aksi sehari akhirnya stigma dulu kembali lahir. SKP HAM mencatat telah terjadi kontak senjata antara aparat gabungan dengan TPN/OPM sebanyak 4 kali dari bulan Juni — Juli 2018.

Penembakan yang memakan korban jiwa terjadi pada tanggal 25 Juni yaitu penembakan kelompok TPN/OPM terhadap pesawat Twin Otter yang mengangkut sejumlah aparat polisi pengaman Pilgub di Nduga yang mengakibatkan tiga orang meninggal. Dua orang dari korban merupakan anggota kepolisan dan satu orangnya adalah pilot. Hanya saja penambahan pasukan dalam jumlah banyak terus dikerahkan ke Kabupaten Nduga pasca kontak senjata tanggal 22 dan 25 Juni tersebut.

“Telah ada kesepakatan situasi damai pasca Pemilu lalu tanggal 27 terjadi pengungsian masyarakat dan sebagian besar warga gereja GKI Katholik dan Kingmi. Mereka mengungsi ke Agats kemudian ke Wamena,” kata Pdt Dora.

Dari pengungsian menurut Dora artinya masyarakat tak percaya jaminan keamanan dan mungkin mendengar kabar bahwa akan ada tindakan penegakan hukum sehingga sebelum terjadi mereka keluar lebih dulu.

Yang perlu diingat dari langkah aparat ini adalah masyarakat sipil tak tahu menahu persoalan konflik antara aparat keamanan dengan TNP/OPM.

“Kalau penyerangan terjadi pasti melahirkan trauma. Kami berharap aparat menarik diri. Ingat peristiwa Mapenduma masih menyimpan trauma dan jika mau melakukan penyisiran maka lakukan kepada kelompok yang dijadikan target. Bukan mengejar membabi buta sebab anak-anak dan perempuan yang akan jadi korban,” lanjutnya.

SKP HAM mengutip bahwa dari laporan Pemerintah Nduga dan warga yang dipublis oleh berbagai media masa diketahui bahwa akibat dari tindakan aparat ini tak sedikit warga mengungsi ke hutan. Seharusnya setiap tindakan dan pendekatan yang dilakukan selalu mengedepankan hak asasi manusia, bukan justru dilakukan dengan tindakan represif dan kemiliteran.

“Pasca kejadian pada 11 Juni tersebut, hingga kini belum ada laporan yang menyebutkan tentang ada tidaknya korban jiwa dari masyarakat maupun pihak aparat TNI/Polri termasuk TPN/OPM namun kami menduga akan ada korban,” imbuh Peneas membaca rilis.
Direktur LBH Papua Peace & Justice, Yulianto SH MH menyampaikan bahwa pihaknya bersatu dengan LBH lainnya dengan tujuan yang sama.

Jangan sampai ada korban jiwa. “Yang jelas kami prihatin dengan kejadian ini dan kami bersuara karena demi kemanusiaan, itu saja,” singkatnya. Diakhir kegiatan Solidaritas HAM untuk Nduga menyatakan sikap pertama ikut prhatian dan mendesak untuk aparat keamanan menghentikan tindakan represifnya.

Kemudian mendesak pemerintah dan aparat menjamin keamanan dan kenyamanan bagi warga Nduga tanpa terkecuali, membuka akses dan memberikan jaminan keamanan bagi pekerja HAM, jurnalis dan medis, kemudian mendesak pemerintah proaktif menyelesaikan persoalan di Nduga, membentuk tim pemantau independen untuk investigasi untuk memastikan kejadian ini.

Sementara itu, situasi keamanan di Kabupaten Nduga juga menjadi perhatian Anggota DPR Papua daerah pengangkatan Nduga, Timotius Wakur. Dirinya menyebutkan bahwa jangan sampai terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap manusia Papua di Nduga.
Artinya, jikalau terjadi kontak antara Kelompok criminal bersenjata (KKB) dan aparat TNI-Polri, jangan sampai masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa ikut menjadi korban.

“Kalau main sapu rata, masyarakat yang tidak tahu apa-apa, yang mana termasuk didalamnya anak kecil dan perempuan ikut menjadi korban, maka hal ini sudah menjadi pelanggaran HAM berat, yang akan berujung pada sorotan dunia internasional terhadap negara kita,” ungkap Timotius Wakur kepada wartawan, Jumat (13/7) kemarin.

Apalagi berita-berita ini sudah disebarluaskan melalui media social yang diketahui bersama bahwa jaringan dunia virtual itu sangat luas, sampai-sampai gambar maupun tulisan yang diposting di Papua pun dapat diakses di negara asing mana pun.

“Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada aparat, dalam hal ini TNI-Polri untuk dapat menarik diri dulu. Menarik diri dari masyarakat yang tidak punya senjata. Demikian, saya harap, Kapolda maupun Pangdam dapat mengambil kebijakan ini. Artinya, kita mencegah dampak dari pada pengejaran yang dilakukan,” katanya.

Di sisi lain, Wakur pun menyesali KKB dalam kontaknya dengan TNI-Polri sehingga berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi korban. “Saya membela rakyat kecil. Pasalnya, saya tidak begitu mempersoalkan mereka yang bertikai menggunakan senjata satu sama lainnya. Namun, masyarakat kecil inilah yang sangat dikhawatirkan menjadi korban kontak senjata yang sewaktu-waktu bisa dilakukan kedua pihak,” jelasnya.

Di sisi lain, Anggota DPR Papua, John Gobai, menambahkan bahwa perihal Nduga dapat menyebabkan dampak sosial bagi masyarakat setempat yang sangat besar. Demikian, kalau sampai pada akhirnya hal itu terjadi, maka ia pertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab.

“ Kalau benar ini TPN OPM, mereka ini manusia, sehingga saya pikir masih ada ruang untuk dapat dikomunikasikan dengan mereka. Namun, kalau hal itu tidak dapat dilakukan, yang mana sebaliknya kedua pihak mau perang, maka silahkan cari tempat yang tidak ada manusianya. Artinya, yang saya maksudkan di sini adalah, konflik dari pada TPN OPM dengan aparat ini tidak mengakibatkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil di Nduga,” tambahnya. (ade/gra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *