Sistem Noken Dibenahi, Bukan Malah Dihilangkan

Gratianus Silas/Cepos
Yonas Nusi

JAYAPURA- Sistem Noken yang menjadi perbincangan hangat di publik Papua pasca berakhirnya Pilkada Papua, ternyata mengundang atensi berbagai pihak, tidak terkecuali bagi lembaga DPR Papua melalui Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia (HAM).

Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi, menilai bahwa SIstem Noken merupakan budaya masyarakat Papua yang telah dijamin penggunaannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian, jikalau Sistem Noken ini menjadi polemik pro dan kontra sejumlah pihak tertentu, tidak serta merta kemudian hal itu mau dihilangkan begitu saja.

“ Sebaliknya, kita harus berupaya semaksimal mungkin agar sistem yang telah diakui dan digunakan di sejumlah kabupaten di wilayah pegunungan tengah ini dapat diatur dengan lebih baik lagi, sehingga dapat menjadi kekuatan politik Papua pada umumnya.

Hal inilah yang telah saya dengungkan sejak 10 tahun lalu,” seru Yonas Nusi kepada wartawan, Jumat (13/7) kemarin.

Oleh sebab itu, Sistem Noken inilah yang tidak boleh kemudian dilihat sebagai sistem negatif, sehingga yang dipikirkan hanyalah berupaya untuk melenyapkannya.

“ Pemikiran inilah yang salah. Sebaliknya, Sistem Noken harus kita lihat sebagai kebersamaan kita, yang mana diatur secara professional, sehingga kalau kita gunakan Sistem Noken, hak constitutional rakyat Papua pada umumnya tetap dapat diakomodir,” jelasnya.

Yonas Nusi yang juga merupakan Anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan adat ini tidak mempersoalkan jikalau kemudian Sistem Noken yang telah diterapkan di sejumlah daerah di pegunungan tengah ini dapat diterapkan pula di wilayah pesisir, asalkan saja ada kesepahaman bersama.

“ Artinya, kita kaji ini secara professional, serta kita atur secara baik, sehingga Sistem Noken ini bisa digunakan bukan hanya di wilayah pegunungan, melainkan pula di wilayah pesisir.

Demikian, saya mohon kepada praktisi hukum, politisi, dan masyarakat pada umumnya, kita anak-anak Papua ini bersatu untuk melihat Sistem Noken secara baik, bukannya untuk dihilangkan,” tambahnya.

Hadirnya anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan daerah adat merupakan suara kedaulatan rakyat adat di tanah Papua, yang mana kini sudah masuk dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh sebab itu, sudah menjadi komitmen Anggota DPR Papua jalur adat untuk memerjuangkan apa yang menjadi harapan Papua ke dalam Undang-Undang Nasional.
“ Termasuk pula, dalam hal ini, bagaimana kita melaksanakan demokrasi dengan baik dalam penggunaan Sistem Noken.

Sistem Noken sendiri akan menjadi komitmen dari pada Anggota DPR Papua jalur adat untuk didorong ke DPR RI, sehingga dapat diakomodir dan diakui menjadi regulasi nasional. Dengan demikian, di Pemilu-Pemilu mendatang, Undang-Undang Nasional tentang Sistem Noken yang diakui negara Indonesia inilah yang merupakan landasan hukum untuk kita gunakan bersama-sama,” pungkasnya. (gra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *