Alokasi BOS Perhitungkan OAP dan Akses Sekolah

Gratianus Silas/Cepos
Protasius Lobya, S.Sos

JAYAPURA- Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Protasius Lobya, S.Sos., menegaskan jangan sampai ada siswa, baik yang Orang Asli Papua (OAP) maupun  non Papua yang tidak diterima masuk SMA/SMK di Papua, terutama kalau anak itu bertempat tinggal di zona sekolah itu berdiri.

“Kalau kemudian pendaftaran sudah ditutup dan seorang anak belum diterima di sekolah manapun, maka wajib hukumnya bagi sekolah yang berada di zona tempat tinggal anak itu untuk menerimanya sekolah,” ungkap Protasius Lobya, S.Sos, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (12/7) kemarin.

Sebab, Pemerintah Provinsi Papua, kata Lobya, tengah menyiapkan anggaran untuk membantu operasional sekolah. Poin dari pemanfaatan dana itu tidak lain ialah memiliki dua indikator, yakni presentasi siswa OAP di sekolah negeri dan swasta, serta pula zona akses sekolah.

“Yang pertama, kalau kemudian sekolah itu merupakan sekolah unggulan tapi tidak ada anak Papua di sana, maka biaya operasional yang didapat juga sedikit. Artinya, hal ini disesuaikan dengan jumlah siswa OAP yang menimba ilmu di sekolah tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, indikator kedua ialah berkaitan dengan tingkat kesulitan, dalam hal ini akses ke sekolah tersebut. “Artinya, biaya operasional yang kita berikan pasti lebih besar per orang dibandingkan sekolah di daerah yang mudah diakses. Nah, inilah standar yang ditentukan untuk biaya operasional sekolah dari APBD Otsus,” pungkasnya. (gra/tri)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *