Tegaskan Sekolah Dilarang Lakukan Pungli

AYAPURA- Terkait penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat SMA/SMK di provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan telah melakukan rapat koordinasi dengan kepala SMA/SMK se-Kota Jayapura mewakili seluruh SMA/SMK di Papua.

Dalam rapat koordinasi itu, dibahas pula perihal pemungutan liar (pungli), yang mana sudah sangat jelas bahwa aturannya pungli itu dilarang, apalagi di sekolah negeri.

“Ingat, sekolah negeri itu dibiayai pemerintah, sehingga kalau ada komponen belanja yang didukung partisipasi masyarakat komite sekolah, maka harus berhati-hati karena itu keinginan inisiatif dari pada orang tua melalui komite sekolah. Makanya, sekolah tidak boleh meminta, yang mana (pungli.red) ini sangat berbahaya,” tegas Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Protasius Lobya, S.Sos., kepada Cenderawasih Pos, Kamis (12/7) kemarin.

Pihak sekolah dan orang tua pun harus rapat dan sepakati bersama, terkait dengan rincian pembiayaan siswa yang baru masuk sekolah. Patut diperhatikan pula prosedur perencanaan sekolah, yang mana seluruh uraian belanja yang didukung oleh partisipasi masyarakat itu harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan sekolah.

“Kalau seragam sekolah itu bukan pemungutan liar, karena memang bagian dari kelengkapan sekolah. Asal rasio pembiayaannya itu rasional. Namun pada dasarnya, jangan mendadak (sekolah) mau buat kegiatan, uraian belanja itu dibuat sendiri tanpa masuk rencana kerja anggaran sekolah. Sebaliknya, rencana kerja sekolah itulah yang harus direview dan disepakati bersama,” tambahnya. (gra/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *