Gabungan Pengusaha, Guru Honor dan Kepala Kampung Demo

Fiktor Palembangan/Cenderawasih Pos
DEMO: Massa gabungan pengusaha, guru kontrak dan perwakilan kepala kampung saat menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Biak Numfor, Kamis (12/7) kemarin.

BIAK-Sebanyak 100-an massa mendatangi gedung DPRD Biak Numfor, Kamis (12/7) kemarin.  Kurang lebih satu jam di DPRD, massa yang merupakan gabungan pengusaha, guru kontrak dan perwakilan kepala kampung melakukan long march ke kantor Bupati Biak Numfor.

Massa yang secara bergantian menggelar orasi membawa sejumlah pamflet dan spanduk yang isinya ada dasarnya meminta supaya dilakukan pembayaran terhadap honor guru kontrak tahun 2017, pembayaran proyek tahun 2017 dan sebelumnya, dan pencairan dana prospek tahun 2017 serta sebelumnya.

Dalam demo tersebut para pendemo meminta supaya pemerintah daetrah memberikan penjelasan dan menjawab tuntutan yang disampaikan. “Kami dengan teman-teman pengusaha sudah menyelesaikan pekerjaan proyek-proyek tahun 2017, tahun 2016 dan bahkan ada tahun 2015 namun sampai saat ini belum dibayar,” papar Frengki, salah satu perwakilan dari pengusaha yang menggelar orasi.

Setelah berorasi kurang lebih 1 jam, Plt. Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, S.Si,M.Pd yang akan berangkat ke Jakarta menyempat diri menemuai para pendemo. Herry A Naap pada dasarnya menyatakan akan memberikan solusi terhadap tuntutan mereka yang bisa dijawab, sementara yang lain akan diarahkan ke Pansus DPRD Kabupaten Biak Numfor.

“Para kontraktor yang belum dibayar, pemerintah daerah secara bertahap akan mulai membayarkannya pada bulan Agustus sesuai dengan hasil audit dan rekomendasi BPK, dan saya kira sudah ada di daftar utang,” ujarnya..

Sementara untuk guru kontrak, Plt. Bupati menyatakan tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk honor guru kontrak tahun 2017 lalu. Demikian halnya dengan dana desa tahun 2017 juga tidak bisa dijawab oleh pemerintah daerah.

“Sebenarnya untuk guru kontrak tahun 2017 tidak ada dasar untuk membayarnya, termasuk dialokasikan dari dana lain. Saya tidak mau masuk penjara, termasuk dana desa itu. Saya sebagai Plt. Bupati tidak tahu menahu dengan dana desa tahu menahu dimana rimbanya dana-dana itu,” tandas Herry Naap yang baru resmi menjadi Plt. Bupati Biak Numfor pada bulan November 2017 lalu.

Terkait dengan itu, maka Herry Naap meminta DPRD Biak Numfor membentuk Pansus dana desa dan guru kontrak termasuk proyek-proyek yang belum dibayar.

Sementara itu, Ketua DPRD Biak Numfor Ir. Zeht Sandi didampingi Wakil Ketua Gotlief Kawer dan sejumlah anggota dewan lainnya menyatakan dalam waktu dekat akan membentuk Pansus. “Kami akan respon permintaan Pak Bupati, bahwa Pansus akan dibentuk secepatnya,” tandasnya. (itb/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *