Pilkada Papua, Potret Matinya Demokrasi

Takim/Cepos
Tim Koalisi Papua Cerdas pendukung pasangan nomor urut 2 JWW-HMS saat melakukan jumpa pers di Yoka, Selasa (10/7).

Koalisi Papua Cerdas Tolak Hasil Pilkada dan Minta Sistem Noken Dihapus
JAYAPURA- Hasil pleno rekapitulasi suara Pilgub Papua yang menetapkan pasangan nomor urut 1 Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) sebagai pemenang, nampaknya menyisakan rasa ketidakpuasan dari Koalisi Papua Cerdas pendukung pasangan nomor urut 2 Jhon Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae atau pasangan JOSUA.
Bahkan, mencermati proses pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2018 — 2023, khususnya menjelang pencoblosan sampai dengan pelaksanaan pleno rekapitulasi perhitungan suara, Koalisi Papua Cerdas menilai bahwa Pilkada Provinsi Papua merupakan sebuah potret yang mengambarkan matinya demokrasi di Papua.
Ketua tim koalisi dan pemenangan Papua Cerdas Edoardus Kaize, sangat menyesalkan dan mengutuk praktik-praktik kotor dan curang yang memanipulasi hak dan kehendak rakyat pemilih, yang dilakukan sejumlah pihak di sejumlah daerah untuk memenangkan Paslon tertentu. Terutama di daerah-daerah yang pemilihannya menggunakan sistem noken atau sistem ikat suara. Hal ini menurutnya, merupakan praktik-praktik yang timbul karena syahwat politik yang biadab.
“Kami mengutuk praktik-praktik kotor dan curang tersebut, karena telah memasung hak politik rakyat,” ungkap Edoardus Kaize, SSos dalam Jumpa Pers, di Yoka Distrik Heram, Selasa (10/6).
Terkait hal tersebut pihaknya menyatakan duka cita yang mendalam atas kematian Demokrasi di Provinsi Papua akibat terjadinya praktik-praktik kotor dan curang yang mengkhianati suara rakyat. Hal ini juga ditunjukan Tim Koalisi Papua Cerdas, termasuk pasangan JWW-HMS dengan mengikat pita hitam di kepala.
“Kami berduka karena rakyat di Provinsi Papua dipaksa untuk mendapatkan pemimpin dengan cara-cara yang tidak fair dan biadab!”ujarnya.
Oleh karena itu, Koalisi Papua Cerdas dan Pasangan calon Gubernur Provinsi Papua John Wempi Wetipo dan calon Wakil Gubernur Habel Melkias Suwae bersama relawan serta pendukung menyatakan dengan tegas menolak hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018 -2023.
“Kami dengan tegas menolak hasil Pemilukada tersebut. Kami pasti menerima apapun hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur, sepanjang dilaksanakan dengan cara-cara yang jujur adil dan beradab,” jelasnya.
Pihaknya juga menyatakan duka cita yang mendalam karena menurutnya saat ini disebut sebagai bentuk kematian demokrasi di Provinsi Papua, akibat terjadinya praktik-praktik kotor dan curang yang mengkhianati suara rakyat.
“Kami berduka karena rakyat di Provinsi Papua dipaksa untuk mendapatkan pemimpin dengan cara-cara yang tidak fair,” tegasnya kembali.
Selain itu, pihaknya juga akan mendesak Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran yang telah disampaikan. Pihaknya juga mendesak DPR RI untuk membuat regulasi pengganti penggunaan sistem Noken atau sistem ikat suara yang berlaku di Papua saat ini.
“Karena apa? penerapan sistem tersebut pada faktanya selalu dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai dalih kecurangan dengan tidak membagikan Formulir C6 kepada pemilih dan C1 kepada saksi,” tandasnya.
Sementara itu, Sektetaris Koalisi Papua Cerdas, Natan Pahabol juga mengaku sistem noken yang dipraktikkan untuk pilkada di Papua saat ini sanggat merugikan paslon yang diusungnya. “Kenyataannya noken tidak dilibatkan, yang ada ini main ikat, main bungkus dalam satu komando. Kami berpikir manusia Papua sudah cerdas, sistem noken harus dihapuskan di atas tanah ini karena sangat merugikan dan mematikan demokrasi di Papua,” ujar Natan.
Terkait hal tersebut pihaknya telah menyatakan sikap yakni, mendesak Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran yang telah disampaikan. Kepada Panwaslu Kabupaten juga diminta untuk dapat bertindak tegas serta independen dalam mengambil keputusan.
“Kami juga mendesak Bawaslu mengambil langkah-langkah terobosan untuk mengungkapkan sejumlah pelanggaran Pemilukada yang terjadi di Provinsi Papua.”ujarnya.
Kepada Pimpinan Polri untuk bertindak tegas terhadap oknum Kepolisian yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Paslon JWW-HMS di kantor KPU Kabupaten Tolikara saat berlangsungnya Pleno Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Tolikara.
Selaini tu, mendesak DPR RI untuk membuat regulasi pengganti penggunaan sistem Noken atau sistem Ikat Suara karena penerapan sistem tersebut pada faktanya selalu dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai dalih kecurangan dengan tidak membagikan Formulir C6 kepada Pemilih dan C1 kepada saksi.(kim/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *