Pleno KPU Provinsi Pilgub Hari I Diwarnai Walkout

20 KPU Kabupaten/kota Sudah Laporkan Hasil, Sisanya Hari ini

JAYAPURA- Pembukaan Rapat Pleno penghitunggan suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay, S,S.,M.Hum.

  Pihaknya berharap selama berjalannya pleno jika ada persoalan harus bisa diselesaikan dengan forum diskusi atau sesuai aturan yang ada.

  Menurut ketua KPU, jika di setiap kota maupun kabupaten masih ada persoalan, langsung diselesaikan terlebih dahulu sebelum diplenokan oleh KPU Provinsi Papua.

  Pada hasil pleno tahap pertama atau pembukaan hari minggu (8/7) tidak menjadi acuan untuk menentukan pemenang akan tetapi masih ada peroses yang harus diselesaikan sampai akhirnya ketua KPU Provinsi Papua menetapkan siapa pemenangnya berdasarakan hasil rapat pleno.

  “Tunggu sampai selesai semua baru bisa dinyatakan siapa pemenangnya, sedangkan hasil sementara hari ini itu belum dinyatakan hasil akhir, karena masih ada yang belum maupun proses yang harus dilewati,”ujar Theodorus dalam sambutanya di Grand Abe Hotel, Minggu (8/7).

  Usai melakukan pleno terhadap 20 kabupaten/kota, ketua KPU Provinsi Papua menskor rapat pleno sekitar pukul 23.45 WIT untuk dilanjutkan besok pagi Pkl 10:00 WIT.

  Sementara kabupaten/Kota yang belum melakukan pleno terdapat 9 kabupaten/Kota yakni, Waropen, Asmat, Timika, Wamena, Nduga, Mamteng, Deiyoi, Puncak, Lany Jaya.

  Pleno KPU Provinsi di Grand Abe Hotel diwarnai aksi walk out oleh tim Kampanye Papua Cerdas yang mengusung pasangan Jhon Wempi Wetipo (JWW) dan Habel Melkias Suwae (HMS). Sekretaris Tim Kampanye Papua Cerdas, Nathan Pahabol mengatakan alasan pihaknya melakukan WO lantaran menganggap pleno yang dilakukan KPU Papua menyalahi. Pleno ini disebut belum layak lantaran dua kabupaten yakni Jayawijaya dan Timika belum dilakukan sehingga hasil rekapitulasi suara untuk seluruh Papua belum terkumpul.

Selain itu, pleno ini dilakukan dihari Minggu yang notabene merupakan hari ibadah umat Nasrani. “Hari Minggu sebagai hari sakral dan di Jayapura juga ada aturan acara seperti ini sebaiknya dilakukan di hari normal seperti hari Senin. Lalu Kabupaten Timika dan Jayawijaya juga belum ada pleno dan jika KPU Provinsi Papua mau melakukan pleno seharusnya lengkap dulu,” beber Nathan tadi malam.

  Tim Papua Cerdas kata Nathan juga menyampaikan bahwa pada waktu pencoblosan pada 27 Juni tersebut banyak ditemukan pelanggaran khsusnya di wilayah Lapago dan Meepago dan hasil temuan ini akan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi dan kami berharap ada keputusan yang bijak dan arif untuk temuan ini.

Nathan sendiri tetap ngotot pleno ditunda lantaran Jayawijaya dianggap sebagai lumbung suara JWW – HMS dan diyakini akan menang.  Sedangkan untuk Timika belum diketahui. “Untuk Timika dan Jayawijaya kami berharap pleno di dua kabupaten ini bisa segera dilakukan agar datanya masuk ke KPU Provinsi,” imbuhnya. Terkait perolehan suara ini kata Nathan bila akhirnya pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal yang unggul maka pihaknya juga ingin melihat pemetaan basis suara mengingat untuk wilayah pesisir buruknya terjadi persaingan yang masih ketat karena merupakan pemilih rasional.

Namun untuk wilayah pegunungan ini yang dianggap perlu diteliti lebih jauh karena ada banyak temuan pelanggaran. “Kalau memang lebih dari 60 persen maka kami perlu pertanyakan juga bagimana bisa memperoleh hasil seperti itu. Kalau hasilnya diperoleh dengan cara yang demokratis maka kami terima hasil itu, tapi kalau tidak demokratis, ada permainan surat suara termasuk permainan uang ini yang akan jadi masalah. Yang jelas kami belum mengakui hasil pleno ini karena pasangan dan saksi kami juga tidak mengikuti proses pleno ini,” pungkasnya.

Sementara itu,  sebanyak 582 personil amankan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tingkat Provinsi  yang dilaksanakan selama 2 hari (8-9/7) di Grand Abe Hotel.

  Kabag Ops Polres Jayapura Kota, AKP Leonardo Yoga, S.IK menyebutkan, 582 personil tersebut dimana Polres Jayapura Kota diback up Brimop Polda Papua, Direktorat Sabhara, Kodim 01 Jayapura dan Polsek Jajaran.

“Dari jumlah tersebut,  ada yang melakukan penyekatan di batas Kota dan Taman Imbi. Selain itu, ada juga anggota yang sifatnya Mobile guna mengantisipasi adanya mobilisasi masa,” ungkap Leonardo kepada Cenderawasih Pos Minggu (8/7).

Lanjut Leonardo, selain itu ploting anggota di tempatkan di lobi hotel, parkiran hotel serta menyiapkan jalur eskip mengantisipasi terjadinya chaos dan menyiapkan pasukan huru hara.

Tak hanya itu, di tempat terselenggaranya Pleno tersedia Penjinak Bom, 1 unit Barracuda,  1 unit Watter Canon dan Tambora kendaraan taktis. Bahkan, sebelum pelaksanaan dilakukan sterilisasi ruangan.

“Pengamanan Pleno tingkat Provinsi kami perketat berbeda dengan pengamanan pleno tingkat Kota, bahkan jauh sebelumnya kami sudah melakukan penggalangan ke Tokoh Masyarakat mengantisipasi adanya mobilisasi masa,” terang Leonardo.

Bagi yang melakukan kegaduhan kata Leonardo, bakal ditindak tegas sesuai dengan protap penanggulangan masa yang anarkis.

Dikatakan,  yang namanya pesta demokrasi  siapapun yang terpilih maka harus siap dengan keputusan yang telah ditempuh melalui jalur yang sesuai aturan. Dan apabila  ada masyarakat yang tidak menerima atau merasa adanya kecurangan maka silahkan menempuh jalur konstitusi  bukan dengan pergerakan masa apalagi sampai anarkis.

“Mari kita ciptakan  suasana Pilkada yang aman, kita tetap pertahankan kondusivitas wilayah ini,” tagasnya. (kim/fia/ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *