Papua Tidak Akan Lupa Semua Pelanggaran HAM

Gamel Cepos
MANA KEADILAN – Jhon Gobay (paling kiri) bersama Peneas Lokbere dari BUK Papua, Paul Mambrasar dari Elsham Papua dan Wirya dari Solidaritas Organisasi Sipil Untuk Papua ketika memberikan keterangan pers terkait Biak berdarah di Sekretariat Elsham Papua, di Waena, Jumat (6/7)

JAYAPURA – Kejadian Biak berdarah pada 6 Juli 1998 yang diperingati secara sederhana oleh para penggiat HAM  di Papua Jumat (6/7) kemarin. Cukup dengan mengheningkan cipta dan mengingatkan kembali kepada pemerintah dan publik bahwa ada sejumlah catatan kelam yang berkaitan dengan tewasnya warga sipil yang hingga kini kasusnya belum rampung.

Pada Jumat kemarin, Biak berdarah sendiri selama 20 tahun masih terbiar. Tak hanya Biak berdarah, ada juga Wasior berdarah termasuk Paniai berdarah yang semuanya belum tuntas.  Sebutan “berdarah” menggambarkan terjadinya kasus pembunuhan pada setiap peristiwa tersebut. Keluarga korban maupun penggiat HAM hanya dijanji-janji  bahwa kasus tersebut akan segera ditangani dan dituntaskan. Namun hingga beberapa kali pergantian presiden ternyata tak ada penyelesaian. Indonesia dianggap harus bertanggung jawab.

Hal ini terungkap dalam keterangan pers yang dilakukan Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua dimana dikatakan peristiwa Biak berdarah 6 Juli 1998 adalah bukti kekejaman  terhadap warga sipil tak bersenjata yang diabaikan oleh negara hingga hingga kini. Aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dinilai telah melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi dan sekian banyak mayat-mayat dibuang ke perairan laut Biak. Tak hanya itu, ada juga bentuk penyiksaan terhadap lebih dari 150 orang warga sipil di Pulau Biak-Papua.

“Namun negara tidak pernah mengakui hal tersebut. Indonesia mengklaim hanya satu orang yang  tewas sedangkan mayat-mayat lainya yang ditemukan disebut sebagai korban  tsunami di Aitape, PNG,” sindir Koordinator Bersatu Untuk Kebenaran (BUK), Peneas Lokbere didampingi Paul Mambrasar dari Elsham Papua, Baguma dari Gerakan Demokratis Papua, Siwe Weya dari Forum Independen Mahasiswa, Wirya dari Solidaritas Organisasi Sipil Untuk Papua dan salah satu anggota DPR Papua, Jhon Gobay  di Sekretariat Elsham Papua, Jumat (6/7) kemarin.

   Kasus Biak berdarah dikatakan ada saksi yang memang melihat insiden pembunuhan dan diangkut  dengan truk-truk dan digiring masuk ke dalam 2 Kapal Angkatan Laut yang berlabuh di pelabuhan Biak.

Dalam laporan investigasi Elsham  Papua yang diberi judul “Pusara Tanpa Nama, Nama Tanpa Pusara” menyebutkan 8 orang meninggal, 3 orang hilang, 4 orang luka berat, 33 orang luka ringan, 50 orang ditahan sewenang-wenang dan mengalami penyiksaan dan 32 mayat ditemukan di sekitar perairan Biak pasca penyerangan 6 Juli 1998. “Namun Tragedi Kemanusiaan ini, pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM tidak pernah membuka dan menyelidiki serta mengungkap, justru pemerintah berupaya melupakan kasus ini dan memberikan impunitas terhadap para pelaku,” beber Paul Mambrasar dari Elsham Papua.

Menariknya, disaat Presiden Joko Widodo berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu di Papua, disisi lain Menteri Wiranto justru menggiring kasus Biak berdarah ini untuk diselesaikan secara non judisial yang sama sekali tidak memberikan rasa keadilan bagi para korban.  Kepemimpinan  Presiden Jokowi, bawahannya dikuasai oleh actor-aktor pelaku kejahatan Kemanusiaan dan orang-orang terdekat para pelaku sehingga hal ini sulit untuk mewujudkan janji-janji presiden untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Papua.

Jhon Gobay melihat ketika para korban dan aktivist kemanusiaan mendorong kasus pelanggaran HAM, para pejabat bawahan presiden Jokowi  berupaya mengelabui dengan membuat manufer-manufer politik untuk menggagalkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.  “Pejabat negara yang mestinya bertanggungjawab, justru berupaya menghindari pertanggungjawaban dengan menyampaikan argument dan penyataan yang tak pantas yang menyakitkan hati para korban dan rakyat  membuat rakyat semakin tidak percaya terhadap negara. Ingat sampai kapanpun selama ini belum selesai maka itu hanya menambah panjang daftar kebencian orang Papua. Orang Papua tidak akan lupa soal ini,” tegasnya.

Kasus pelanggaran HAM selama ini terlihat berlaku surut, sehingga siapapuan presiden dan pemerintahannya harus bertanggung jawab atas nama negara mengingat aktor pelanggaran HAM bertindak atas nama negara, bukan atas nama hukum atau individu.  Cara-cara yang dijelaskan di atas membuktikan bahwa negara ini tidak ada niat baik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Justru meningkatkan jumlah militer di Papua yang berpotensi mempertahankan dan meningkatkan kekerasan di Papua dan keadilan semakin tertutup.

“Lebih penting dari itu, kami mengingatkan kepada rakyat Papua tentang sejarah kelam yang menimpa para korban di Biak merupakan salah satu bukti ketidakadilan negara terhadap Rakyat Papua selama menjadi bagian dari Indonesia sehingga SKP Ham Papua menuangkan beberapa tuntutan,” beber Peneas. Disebutkan poin pertama adalah Komnas HAM RI Segera Membentuk Tim Investigasi Khusus Untuk  Kasus Biak Berdarah. Kedua Membentuk Pengadilan HAM untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM dan itu di Papua. Ketiga mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat Biak Berdarah, Wasior berdarah tahun 2001, Wamena berdarah tahun 2003 dan, Kasus Paniai 2014.

“Kami sampaikan agar peradilan HAM ini dibangun di Papua, biarkan keluarga korban mengetahui bagaimana mendapatkan keadilan. Bukan diganti dengan permohonan maaf dan bantuan makanan, itu justru melukai,” kata Jhon Gobay. (ade)

2 thoughts on “Papua Tidak Akan Lupa Semua Pelanggaran HAM

  1. I’m glad that it turned out so effectively and I hope it will continue in the future because it is so worthwhile and meaningful to the community. abckekkddfeg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *