Melihat Pengelolaan Keuangan Kampung di 14 Kampung Se-Kota Jayapura (Bagian 2 Habis)

KPK Kampung Enggros Orgenes Meraudjedan KPK Skouw Sae Eduar Muttang

Prioritaskan Program  yang Banyak Manfaatnya Bagi Masyarakat

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, kucuran dana ke kampung-kampung di Kota Jayapura terus mengalami peningkataan. Lantas bagaimana komitmen dari para Kepala Pemerintahan Kampung (KPK)  pendamping dan pimpinan adat, dalam mengelola dana ini, untuk kesejahteraan dan pembangunan di setiap Kampung?

Laporan: Priyadi_Jayapura

Kucuran Dana Desa/ Kampung, Alokasi Dana Desa(ADD) dan Dana Bagi Hasil, khususunya di 14 kampung di Kota Jayapura, sudah dirasakan sejak tahun 2015 lalu, hingga saat ini. Untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN Pusat, jumlahnya sendiri setiap tahun yang diterima setiap kampung terus meningkat, sesuai dengan kondisi kampung, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan penduduk.

  Melalui dana itu, tentunya pemerintah pusat dan daerah, menginginkan adanya hasil atau manfaat, apakah di bidang kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan maupun terciptanya lapangan kerja.

   Dari beberapa Kepala Pemerintaha Kampung (KPK) di Kota Jayapura yang ditemui CenderawasihPos mengaku menyambut baik  terkait terkait kucuran dana ke kampung-kampung ini.     

   Seperti halnya  KPK Kampung Enggros  Distrik Jayapura Selatan, Orgenes Meraudje, yang mengaku telah menerima dana kampung sejak tahun 2015 lalu, hingga saat ini alokasi dana yang diterimanya terus meningkat.  Dimana  tahun 2017 lalu, kampungnya telah mendapatkan kucuran dana untuk kampung Rp 3 Miliar lebih, dan tahun ini mencapai Rp 7 miliar lebih.

  Ia mengaku, kucuran dana tersebut telah memberikan dampak kepada masyarakat dan pembangunan di Kampung Enggros.

  “Dana kita kelola dengan baik, manfaatnya sudah dirasakan masyarakat mulai dari peningkatan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat maupun keagamaan, dan lainnya termasuk masyaarkat di Kampung kita sudah nikmati internet kampung,’’terangnya.

   Menurutnya, sebelum menerima kucuran dana kampung, pihaknya bersama masyarakat kampung, pendamping dan pimpinan adat melakukan pertemuan terlebih dahulu, untuk membahas dana yang nantinya akan diterima harus diprioritaskan untuk program kegiatan apa saja. Dengan demikian, ada keterbukaan, transparasi dan usulan program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kampung.

      Terkait pembuatan Surat Pertanggunjawaban (SPJ) dalam penggunaan dan pengelolaan dana tersebut, diakui awalnya cukup sulit, namun sekarang pihaknya komitmen, agar tahun ini dalam melaporkan SPJ harus sudah selesai. Sebab,  bagaimanapun jika pelaporan SPJ dibuat sesuai penggunaan dana pada program kegiatan, maka pelaporan SPJ akan  mudah.

  Sementara itu, Kepala Kampung Skouw Sae Eduar Muttang mengatakan, pemberian kucuran dana kampung di Skouw Sae sangat membantu warganya, di mana setiap kampung, khususnya di Kota Jayapura, manfaatnya sudah dirasakan secara nyata oleh masyarakat di Kampung Skouw Sae, Distrik Muara Tami, 

  “Kami akui penerimaan DD sejak tahun 2015 lalu, hingga saat ini, sudah banyak manfaatnya dan sudah banyak dirasakan masyarakat kami, baik untuk  peningkatan pemberdayaan masyarakat kampung, peningkatan  sarana dan prasarana kampung, mulai pembuatan jalan produksi, jalan lingkungan, koperasi dan lainnya,” katanya.

  Menurutnya, melalui bantuan untuk kampung, masyarakat juga bisa diberdayakan. Dimana pemanfaatan dana kampung   dilakukan secara swakelola, sehingga masyarakat kampung bisa merasakan juga dana itu. 

   Dicontohkan, dalam membuat  jalan kampung, jalan produksi, peningkatan sarana dan prasarana di kampungnya, ia hanya menggunakan tenaga dari kampung sendiri untuk bekerja.    

   Kecuali memang tenaga khusus, yang harus diambil dari luar. Dan ilmunya, masyarakat tetap harus mempelajarinya, sehingga kedepannya tidak gunakan tenaga dari luar lagi.

  ‘’Dana yang kami terima setiap tahun selalu meningkat pernah kurang lebih Rp 4 miliar bersumber dari ADD, DD,dan lainnya, sedangkan tahun ini bisa mencapai kisaran Rp 7 miliar, dana ini nantinya kami akan gunakan dengan maksimal, supaya ada manfaat jelas yang kami rasakan,’’jelasnya .

  Ditambahkan, terkait soal penyampaian pelaporan SPJ, Eduar mengaku, tidak ada kendala, dimana dana yang sudah diberikan, akan digunakan habis, sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam APBK. Sehingga masyarakat tahu dan dalam membuat SPJ juga dibantu tenaga pendamping.

   ‘’Saya kira kalau semua kepala pemerintahan kampung, kerja dengan ikhlas, sesuai aturan, tidak macam-macam, dana yang diberikan, digunakan sesuai aturan, tentunya dalam penyampaian SPJ sangatlah mudah, bisa tepat waktu dan tidak ada namanya koreksi terus.”ujarnya 

   Hal lainnya untuk mendukung pemanfaatan dana kampung, tahun ini sudah dibuatkan Perwal, dengan memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi pimpinan adat, seperti ondoafi dan kepala suku. Hal ini bertujuan supaya pimpinan adat tetap membantu dalam mensukseskan program kegiatan di kampung, karena bagaimanapun pimpinan adat adalah orang yang berpengaruh dalam kampung itu. Sehingga harus dilibatkan dalam pembangunan di kampung.(*/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *