Harusnya Website KPU Bisa Diakses

Agus Cahyo Rianto

JAYAPURA – Terkait situs website KPU Republik Indonesia yang beberpara kali sulit diakses, menjadi pertanyaan bagi banyak masyarakat, terlebih praktisi IT di Jayapura yang menduga jika website ini sedang down dan bermasalah akibat diretas (di-hack).

  Padahal menurut Agus  Cahyo Rianto, salah satu  praktisi dan konsultan IT ini, tak sedikit masyarakat yang ingin mengakses hasil rekapitulasi atau penghitungan cepat dari Pilkada yang dilakukan di Indonesia, termasuk Papua.

   Ia menyebut seharusnya persoalan IT ini dipersiapkan sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir informasi yang beum pasti dan berbau klaim mengklaim yang akhirnya publik ikut bingung. “Seperti yang terjadi saat ini, banyak yang mengklaim jagoannya menang, sehingga masyarakat pemilih bingung apakah itu betul atau tidak. Nah kalau menggunakan website KPU paling tidak ada kepercayaan disitu,” jelas Agus di Abepura, Senin (2/7) kemarin.

   Kondisi ini dengan sendirinya membuat publik mempertanyakan dimana ajang demokrasi yang modern dan benar-benar demokrasi jika masyarakat juga tak bisa mengakses dan mengetahui secara transparan dan lebih cepat. “Pikiran kami seharusnya website sebesar KPU dipersiapkan dengan baik dalam hal ini adalah sistem keamanan websitenya. Harusnya  use number-nya diblok lebih dulu agar orang tidak bisa masuk ke IT address situs KPU,” kata Agus.

  Pasalnya jika sudah di-scaning berlaki-kali maka  dari situs KPU bisa diakses orang tak bertanggungjawab.

“Kerja hacker seperti itu mencoba masuk dengan ribuan scaning. Pertanyaannya kepada KPU mengapa tidak mencoba bekerjasama dengan provider untuk memblok hal tersebut, karena ini menyangkut keamanan jaringan internal,” katanya. Agus yang juga konsultan IT di Papua ini melihat jika KPU tak membenahi website, maka dalam Pileg maupun Pilpres nanti kondisinya akan semakin runyam karena dipastikan banyak sekali kepentingan dalam dua agenda nasional ini

  “Harus berbenah dan lebih protect. Sistem  keamanan harus berlapis-lapis jadi sebelum dilaunching harus memiliki sistem IT yang terencana kemudian memilih developer yang berkualitas dan setelah dilaunching harus diuji apakah ada celah untuk meretas atau tidak,” sarannya.

  Pria yang juga menjabat sebagai CEO Syailendra ini menyarankan agar admin yang  dipercayakan memegang situs harus bisa menjaga password situs tersebut mengingat banyak terjadi justru admin memasang password dan menempelkannya di dinding.

“Ini hal kecil namun kadang dilupakan. Password justru ditempel dimeja kerja,” katanya. Lalu dari kerjasama dengan provider paling tidak bisa memblok pengakses dari luar negeri. Jadi jika ingin mengakses website KPU maka harus izin lewat provider lebih dulu. “Harapannya nantinya di Papua ini ada diskusi-diskusi bersama atau seminar untuk merancang atau membangun sistem IT yang baik ke depan. Kantor-kantor pemerintah juga sudah harus menganggap serius persoalan IT dalam hal ini keamanan jaringannya, tidak lagi mengejar proyek yang murah tapi bagaimana sistemnya dibangun dengan benar dan mengedepankan kualitas,” imbuhnya. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *