Banyak Juga Anggota TNI-Polri yang Tewas Ditembak

Irjen Pol Boy Rafli Amar

JAYAPURA- Terhadap apa yang disampaikan Amnesti Internasional terkait dengan laporan HAM yang terjadi di Tanah Papua Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar melihat adanya sebuah penyampaian informasi yang tendensius.

“Memang kita berbeda dalam sisi pemahaman, berbeda dalam visi menyikapi situasi dimana kita ini alat  negara yang sudah dibekali dengan aturan dan sudah tentu ada sanksi jika melakukan pelanggaran, dan sanksinya sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang dibuat dan diberlakukan kepada anggota Polri,” ucap Rafli Amar dalam kegiatan  refleksi semester 1 tahun 2018 Kapolda Papua di Mapolda Papua, Selasa (3/7).

  Dikatakan, jika terdapat unsur kesengajaan berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang lain sudah pasti pidana umum diberlakukan kepadanya. Dan ia menegaskan bahwa sudah ada anggota yang dipidanakan dan bahkan hingga saat ini mendekam dalam tahanan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Berkaitan dengan Pidana, kita tidak pernah melindungi orang yang bersalah. Jika ada kaitan Pidana yang melibatkan oknum kami proses sesuai dengan hukum,” tegasnya.

Lanjut Boy, namun jangan lupa bahwa banyak kasus Polisi yang ditembak hingga meninggal. Padahal keberadaan Polisi di setiap daerah guna menjalankan tugas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat itu sendiri.

Terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan anggota di lapangan, seorang polisi bertindak dilihat dalam ancaman terhadap dirinya. Sebab banyak peristiwa dilakukan dalam kondisi misalkan dalam keadaan terdesak akibat kondisi anarkis yang terjadi, maka dalam kondisi tertentu seorang polisi melakukan perlawanan dengan penggunaan senjata api guna menyelamatkan dirinya.

“Dalam penggunaan senjata tajam kitapun  mengauditnya, apakah penggunaan senjata sesuai dengan SOP yang dijalankan atau tidak,” ungkap Rafli Amar.

“Semua harus dilihat secara objektif karena anggota tidak mungkin menghilangkan begitu saja nyawa orang lain, melainkan adanya sebuah peristiwa saat itu  dalam rangka tugas menjalankan ketertiban umum,” sambung Rafli Amar dengan ketegasan.

Bahkan, agar tidak  terjadi kesewenang-wenangan dalam penggunaan senjata api  Polri punya tata cara prosedur Perkap No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel M Aidi dalam rilis yang dikirimnya menanggapi laporan dari Amnesty Internasional terkait 95 warga sipil di Papua selama 8 tahun terakhir yang kematiannya terjadi di luar prosedur hukum  terhitung dari tahun 2010 hingga tahun 2018.

Kodam Cenderawasih, institusi militer yang memegang kendali teritorial Papua dan bermarkas di Jayapura, menyangkal seluruh tuduhan tersebut dan menyebutkan itu adalah fitnah.

Justru TNI menganggap korban jiwa yang selama ini muncul merupakan ekses dari penindakan aksi separatis yang kehilangan nyawa, menurut Aidi bukan hanya anggota kelompok bersenjata, tapi juga tentara dan polisi.

“Kalau anda mengatakan TNI menembaki orang tak berdosa di Papua tanpa sebab dan proses hukum, itu fitnah. Semua yang terjadi ada sebab, yaitu separatis yang melawan kedaulatan negara. Itu penyebab utama,” tegas Aidi sebagaimana rilis yang dikirimkan.

Menurut Aidi setiap insiden yang terjadi di Papua selalu menyoroti hanya dari akhir kejadian di mana jatuh korban, tetapi tidak pernah mau jujur mengungkap proses kejadiannya dan akar permasalahannya, contohnya kasus Paniai Desember 2014 yang selalu digembor-gemborkan hanya menyoroti tentang jatuhnya korban, tapi tidak pernah dibahas bagaimana ketika ribuan massa bersenjata panah, tombak, golok bahkan ada yang membawa senjata api menyerang pos aparat keamanan.

“Aparat keamanan berusaha membela diri bertindak tegas sehingga akhirnya harus ada yang jatuh korban,” ungkapnya.

Persoalan yang paling hakiki di Papua kata Aidi karena adanya sekelompok orang yang mengangkat senjata secara Illegal, merongrong kedaulatan Negara menuntut Merdeka pisah dari NKRI. Padahal ini di negara hukum yang mana di seluruh dunia tidak ada yang membenarkan adanya pemilikan senjata api apalagi standar militer secara Illegal. Dan di Negara manapun di seluruh dunia tidak ada suatu pemerintahan yang mentolelir suatu tindakan makar atau pemberontakan terhadap kedaulatan Negaranya.

“Mereka mempersenjatai diri saja secara Illegal itu sudah salah, tidak dibenarkan oleh hukum manapun. Termasuk kegiatan atau upaya makar melawan kedaulatan Negara. Tetapi apabila mereka jatuh korban mereka ingin dianggap benar dan menuntut keadilan atau pembelaan,” jelasnya.

Lanjut Aidi, kasus lainnya sekelompok orang melaksanakan demonstrasi menuntut merdeka pisah NKRI dan nyata-nyata merongrong kedaulatan negara, kemudian berhadapan dengan aparat keamanan TNI/Polri yang pada akhirnya terjadi tindakan anarkis yang mengakibatkan jatuhnya korban, maka aparat keamanan yang berdiri membela kedaulatan negaranya dituding sebagai pelangggar HAM, tetapi mereka yang melakukan perlawanan terhadap kedaulatan Negara yang sah tidak pernah dipersoalkan bahkan dilindungi.

Menurutnya, Amnesty Internasional dalam laporannya sangat tidak berimbang dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan untuk memojokkan pihak aparat keamanan TNI/Polri. Dan ia juga mempertanyakan kenapa tidak membahas tentang kekejaman yang dilakukan oleh pihak Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) baik terhadap aparat negara maupun terhadap warga sipil yang tak berdosa.

  Ia mencontohkan penembakan sekelompok orang terhadap pesawat di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, beberapa hari jelang pemilihan gubernur lalu. Tiga warga sipil dilaporkan tewas dibunuh kelompok tersebut. Termasuk anak kecil umur 6 tahun dibacok setelah kedua ibu dan bapaknya ditembak mati di depannya dan belum juga untuk kejadian lainnya.

“Kami jadi korban, kami bertindak berdasarkan kaidah dan kode etik, serta UU yang berlaku sementara mereka bertindak seenaknya saja tanpa norma dan aturan, mereka tak mengenal combatan dan non combatan, warga sipil bahkan anak kecilpun dibantai tampa ampun,” cercanya.

  Kasus lainnya kata Aidi pada bulan Desember 2017 dimana KKSB menyandera 1300 warga sipil di Utikini Tembagapura kompleks. Membakar fasilitas Rumah Sakit, gedung sekolah dan dan puluhan rumah warga. Bukankah ini pelanggaran HAM berat? Mereka selalu menuntut merdeka tetapi sebaliknya mereka yang merampas hak dan kemerdekaan warga lain.

  Kodam Cenderawasih yang kini dipimpin Mayjen George Elnadus Supit, mengklaim bahwa dalam penanggulangan terhadap gangguan- gangguan keamanan di Papua Kodam cenderung bersifat pasif dan mengedepankan pendekatan teritorial. Alasannya, Papua berstatus tertib sipil sama dengan di daerah lain di seluruh wilayah Indonesia, Papua bukan daerah operasi militer.

“Kami tidak mengejar, diserang baru membalas. Kami berupaya agar tidak muncul korban, kami tetap melaksanakan pendekatan Teritorial dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Tercatat dari 2009 hingga 2018, sebanyak 83 orang anggota TNI diantaranya 62 luka-luka dan 21 orang meninggal dunia akibat ulah kelompok tersebut (fia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *