2010 – 2018, Hampir 100 Orang di Papua Terbunuh di Luar Hukum

Gratianus Silas/Cepos
Peneliti Amnesty Internasional Indonesia, Papang Hidayat membawakan Launching sekaligus diskusi Laporan Amnesty Internasional  berjudul “Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati” perihal pelanggaran HAM di Papua, di Favehotel Jayapura, Senin (2/7) kemarin.

International Amnesty Luncurkan Laporan Terkait HAM di Papua

JAYAPURA-  Lembaga pemantau hak asasi manusia, Amnesty International, menyebut setidaknya 95 warga sipil di Papua meninggal dunia akibat tindakan represif kepolisian dan militer sejak tahun 2010-2018.  Amnesty International meluncurkan laporan berjudul “Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati” yang mana dilakukan di Favehotel Jayapura, Senin (2/7) kemarin.

Launching dan diskusi atas Laporan pelanggaran HAM tersebut dibawakan oleh Peneliti Amnesty Internasional Indonesia, Papang Hidayat, dengan menghadirkan pembahas dari  Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey,   Pdt Pendeta Dora Balubun dari KPKC Sinode GKI Tanah Papua, Yan C. Warinussy SH, dari Lembaga Peneliti, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari dan Victor Mambor sebagai moderator, berlangsung di Hotel Fave Jayapura, Senin (2/6) kemarin.

Laporan dengan konten tentang pembunuhan dan impunitas di Papua, yang mana menggambarkan aparat menembak para aktivis kemerdekaan serta pula pengunjuk rasa yang melakukan aksi protes damai dan puluhan warga Papua lainnya yang tidak terkait dengan gerakan kemerdekaan termasuk seorang pemuda yang mengalami gangguan jiwa.

“Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk mengutamakan perlindungan HAM di Papua. Namun sebaliknya pembunuhan di tanah Papua masih terus terjadi pasca Jokowi dilantik menjadi presiden pada 2014 silam,” kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, melalui siaran pers nya tersebut.

  Papua dikatakannya sebagai salah satu lubang hitam pelanggaran HAM di Indonesia, sebab terjadi pembunuhan oleh pasukan keamanan terhadap wanita, pria, dan anak-anak selama bertahun-tahun tanpa kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban dalam suatu mekanisme hukum yang independen.

“ Penelitian kami menemukan hampir 100 orang telah dibunuh di luar hukum dalam kurun waktu kurang dari 8 tahun, yang mana sekitar satu orang setiap bulan. Hal ini adalah noda hitam dalam catatan HAM Indonesia. Sudah saatnya untuk melakukan perbaikan, yang mana pembunuhan di luar hukum di Papua harus diakhiri. Juga, budaya impunitas yang ada di pasukan keamanan harus dihilangkan dan mereka harus bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan di masa lalu  yang diadili melalui mekanisme hukum yang independen,” tambahnya.

  Laporan ini mendokumentasikan setidaknya terdapat 95 korban dalam 69 insiden pembunuhan di luar hukum antara Januari 2010 dan Februari 2018, dimana 56 korban dibunuh dalam konteks non kemerdekaan dan 39 lainnya terkait dengan kegiatan pro kemerdekaan yang damai, seperti unjuk rasa atau pengibaran bendera Bintang Kejora.

  Walaupun banyak korban jatuh akibat pembunuhan di luar hukum di Papua, pihak berwenang Indonesia hampir sepenuhnya gagal untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku. Tidak satupun dari pelaku telah diadili dan dihukum melalui pengadilan independen. Namun, hanya segelintir kasus yang berujung dengan sanksi disiplin atau pelaku di proses melalui Pengadilan Militer.

“ Sangat mengkhawatirkan melihat fakta bahwa polisi dan militer menerapkan taktik kejam dan mematikan yang mereka gunakan terhadap kelompok bersenjata pada aktivis politik damai. Semua pembunuhan di luar hukum melanggar hak untuk hidup yang dilindungi oleh hukum internasional dan Konstitusi Indonesia,” jelasnya.

  Ada hubungan langsung antara impunitas dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan kegagalan menginvestigasi dan mengadili pelaku akan membuat mereka percaya bahwa mereka berada di atas hukum Hal ini juga memicu perasaan dendam dan menimbulkan ketidak adilan di Papua.

Para keluarga korban mengatakan kepada amnesti internasional bahwa mereka masih ingin melihat para pelaku pembunuhan orang-orang tercinta mereka untuk dibawa ke pengadilan.

Dalam 69 insiden yang didokumentasikan dalam laporan tersebut, tidak satupun pelaku menjalani investigasi kriminal oleh lembaga independen dari institusi yang anggotanya diduga melakukan pembunuhan.

  Dalam 25 kasus, tidak ada investigasi sama sekali, bahkan tidak ada pemeriksaan internal. Sementara itu, dalam 26 kasus, polisi atau TNI mengaku bahwa mereka telah melakukan investigasi internal namun tidak mempublikasikan hasilnya.

“Kegagalan negara dalam menjamin Investigasi yang cepat, independen, dan efisien terhadap kasus pembunuhan di luar hukum juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Investigasi terhadap kasus-kasus ini sangat diperlukan demi memastikan keadilan dan mencegah upaya pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, hal ini merupakan elemen penting dari kewajiban positif negara untuk mencegah perampasan hak hidup yang sewenang-wenang,” bebernya.

  Dikatakan dalam laporan itu, Sebagian besar pembunuhan di luar hukum yang didokumentasikan dalam laporan amnesti internasional terjadi dalam konteks peristiwa non politik, tidak terkait dengan seruan kemerdekaan, atau referendum di Papua. Jenis pembunuhan di luar hukum ini terjadi ketika aparat keamanan berhadapan dengan aksi protes damai dan gangguan ketertiban umum terutama pada saat aparat menangkap tersangka kriminal atau juga Kelakuan buruk personil keamanan.

  Pembunuhan pada saat pemolisian perkumpulan dan gangguan ketertiban umum yang bersifat non politik serta kericuhan masyarakat, contohnya pembunuhan terhadap Petrus Ayamiseba dan Leo Wandagau, yakni dua pekerja yang melakukan protes yang dipekerjakan di perusahaan tambang emas dan tembaga Freeport di Timika pada 10 Oktober 2011, dan penembakan tanpa peringatan oleh anggota Brimob di Deiyai pada kerumunan yang membunuh Yulianis Pigai pada 1 Agustus 2011.

  Laporan tersebut menunjukkan insiden pembunuhan di luar hukum sebagai akibat dari pelanggaran individu petugas keamanan di Papua yang merenggut nyawa 25 orang. Hal ini termasuk serangan tentara di desa-desa Honelama, Wamena pada 6 Juni 2012, dan pembunuhan Irwan Wenda, seorang pria Papua yang mengalami gangguan jiwa yang dibunuh oleh Polisi setelah ia memukul petugas menggunakan sepotong tebu.

  Dalamlaporanitu juga menyebutkan, tentara dan polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan sekiranya 1000 delegasi di Kongres Rakyat Papua III, yakni sebuah kegiatan pro kemerdekaan damai yang menewaskan tiga warga sipil pada 19 Oktober 2011.

  Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menyatakan, pemerintah bakal menginventarisasi data dan informasi tersebut. Mereka tidak ingin gegabah mengambil langkah. “Itu kan dari sepihak di sana (Amnesty International). Kami juga (perlu) menjelaskan siapa-siapa, itu bagaimana, apakah dalam rangka operasi atau dalam rangka apa,” terangnya kemarin.

Sementara, Kepala Kantor Staf kepresidenan Moeldoko, sebagaimana dikutif dari kompas.com, menegaskan, sebanyak 69 kasus pembunuhan diluar proses hukum di bumi Papua itu sebagaimana dilaporkan Amnesty Internasional , bukan terjadi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo –Yusuf Kalla.

“ itu Evaluasi 10 tahun terakhir, sehingga tidak ditujukan kepada pemerintah pusat saat ini,” ujarnya di kantornya di gedung Bina Graha, istana presiden Jakarta Pusat, Senin (2/7).

Pemerintahan Jokowi, lanjut Moeloko justru mendorong penegakan HAM di  Papua. Bentuknya, adalah memberikan pengampunan terhadap tahanan-tahanan politik. “ intinya, Presiden memberikan sinyal yangsangat clear saat itu, yakni memberikan abolisi kepada beberapa tahanan politik, “ terannya. (gra/luc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *