Pemkab Merauke Masih Pelajari MoU dengan PT.Merpati

MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke akan menempuh langkah hukum ke pengadilan Arbitrase    terkait dengan asset Pemerintah Kabupaten Merauke berupa 4 pesawat  yang sebelumnya telah dikerjasamakan  dengan PT Merpati Airline.     Hal ini diungkapkan bupati Frederikus Gebze kepada   wartawan,   seusai menggelar rapat tertutup dengan Tim KSO bersama Tim Hukum Pemkab Merauke di Dinas Perhubungan Kabupaten  Merauke, Kamis (28/6).

Untuk  diketahui, masalah   pesawat tersebut  merupakan salah satu asset bermasalah yang ditemukan oleh BPK dalam auditnya atas pengelolaan  keuangan dan aset  Kabupaten Merauke. Bahkan  setiap  tahunnya menjadi  temuan.  Sebab , dari 3 pesawat boeing dan satu  pesawat twin  Otter,   ternyata   pemkab Merauke masih sulit  untuk menarik  keempat pesawat   tersebut meski saat ini  operasional  pesawat Merpati  telah dibekukan sejak 2011 lalu.

Sebenarnya, kata bupati  jika 4 pesawat tersebut bisa dihapus dari asset   Pemerintah Kabupaten Merauke akan  dilakukan  namun  untuk menghapusnya  cukup sulit  karena  prosedur yang  harus dilalui  cukup  panjang.

‘’Karena ini barang milik negara. Dan ada prosedur yang panjang dan sulit sekali sehingga   kita mencoba mencari solusi yang terbaik,’’ katanya.

Dijelaskan, untuk menempuh      pengadilan arbitrase tersebut maka pihaknya  terlebih  dahulu mempelajari MoU antara Pemkab  Merauke dengan PT Merpati.

‘’Kalau MoUnya tidak memberatkan maka  kita sudah bisa mengajukan dan kemungkinan itu yang akan dilakukan,’’ terangnya.

(ulo)