Pemkab Akan Tempuh Pengadilan Arbitrase

Sementara itu,  Tim Hukum Pemkab Merauke  Achmad  Alimuddin, SH, M.KN, didampingi Betsi R. Imkotta, SH, menjelaskan   dari kajian-kajian yang    telah dilakukan  pihaknya sebagai Tim  Hukum Pemkab Merauke akan ditempuh  hal-hal  untuk bagaimana menyelesaikan persoalan  pesawat  tersebut.  Setidak-tidaknya ada 3 langkah  yang akan dilakukan karena ujung-ujungnya  akan  berada pada 3 langkah tersebut. Pertama, memakai  pengadilan arbitrase. Kedua, jalur PTUN  dan ketiga jalur pengadilan. ‘’Tapi dari kajian hukum dan menelaa  serta pemperhatikan, yang  paling cocok   adalah bagaimana masalah ini selesaikan dengan jalur  arbitrase,’’ katanya.

Menurutnya, sengketa    ini sebenarnya adalah sengketa  bisnis yang diselesaikan dengan jalur arbitrase diluar pengadilan. ‘’Tapi kemudian akan ditunjuk   kemudian orang-orang lewat lembaga itu  untuk memutuskan. Nanti ada kompromis yang secara hukum akan dikaji  kemudian  dibuatkan kesepakatan untuk dilaksanakan bersama ,’’ terangnya.   Sementara itu tim hukum Pemkab Merauke Betsy R. Imkotta mengatakan, masalah ini belum diserahkan ke  Kejaksaan  dimana jaksa sebagai pengacara negara sehubugan dengan adanya MoU antara Pemkab Merauke   salah staunya adalah minta pendapat dari kejaksaan.

‘’Tapi kami dari tim hukum menilai bahwa sepanjang kami masih bisa tangani dan selesaikan maka kita tangani dulu. Tapi jika hasil kesepakatan harus minta pendapat dari kejaksaan sebagai pengacara negara maka akan kami lakukan,’’ terangnya. Ditambahkan   Betsy R. Imkotta   bahwa jika penyelesaikan  dilakukan dengan jalur pengadilan arbitrase maka pihaknya akan menunjuk Pengadilan Arbitrase yang  ada di Surabaya.

Diketahui, selain  masalah asset Pemkab  Merauke   berupa pesawat   tersebut, dengan kerja sama   itu, pihak Merpati masih memiliki utang   ke Pemkab Merauke kurang lebih Rp 54 miliar . Sementara  Pemkab Merauke sendiri masih memiliki utang ke Merpati atas  pemakaian  tiket selama ini   masih beroparasi sebesar  8 miliar.  (ulo)