Jelang Pencoblosan, Hindari Informasi Bohong

Th koomas Sondegau

Wujudkan Pilkada yang Aman dan Damai di Tanah Papua.

JAYAPURA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua meminta warga menghindari informasi bohong atau hoaks jelang pencoblosan pada Rabu (27/6). Sebab,  hoaks berpotensi kembali menimbulkan konflik antara warga dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini.
Hal ini ditegaskan Ketua Panitia Khusus Pilkada Dewan Perwakilan Rakyat  Provinsi Papua Thomas Sondegau di Jayapura, Senin (25/6)
Dikatakan, hoaks biasa berperan untuk memprovokasi simpatisan antara kandidat dengan kampanye hitam serta isu suku,  ras dan agama.
“Informasi hoaks baik yang beredar secara lisan maupun di media sosial sangat berbahaya. Karena itu, warga agar menghindari Informasi seperti itu, ” tegas Thomas.
Ia pun berharap adanya sinergi antara aparat keamanan bersama masyarakat untuk berupaya mencegah beredarnya informasi hoaks jelang Pilgub Papua dan Pilkada di tujuh Kabupaten.
“Dengan sinergi dan adanya kesadaran bersama,  kami optimis Pilkada tahun ini akan berjalan demokratis dan damai, ” harapnya.
Sebelumnya,  Polda Papua bersama Forum Komunikasi Daerah Provinsi Papua dan berbagai elemen masyarakat telah mendeklarasikan Gerakan Anti Hoaks di Taman Imbi Jayapura pada 13 Maret 2018 lalu.
Dalam kegiatan ini,  Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, warga yang terbukti menyebarkan hoaks yang menyebabkan konflik dalam Pilkada dan konflik akibat isu SARA akan dikenai pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 11/2008 dan perubahannya dalam Undang-Undang No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
”Setiap oknum warga yang menggunakan akun medsos untuk menyebarkan berita bohong atau kampanye yang menjatuhkan kandidat tertentu bisa memicu konflik antar simpatisan. Kami akan mengambil langkah cepat untuk memproses hukum,” ucap Rafli Amar. (fia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *