MRP Ambil Bagian Pantau Pilkada

(MRP For Cenderawasih Pos)
KOORDINASI – Anggota MRP yang dipimpin Jimmy Mabel S.Th, SH, MM ketika berdiskusi dengan penjabat Gubernur Papua, Soedarmo di Hotel Horison, Jayapura 28 Februari lalu. Penjabat Gubernur mendukung langkah MRP untuk ikut memantau Pilkada. 

  JAYAPURA -Hasil pertemuan yang dilakukan antara Penjabat Gubernur Papua,  Soedarmo dengan Majelis Rakyat Papua pada 28 Februari 2018 di Hotel Horison Jayapura diutarakan jika pemerintah meminta dukungan Majelis Rakyat Papua untuk mewujudkan Pilkada Papua yang damai. Bercermin dari perkembangan terakhir dimana dalam berita Cenderawasih Pos edisi Jumat, 22 Juni 2018, KPU Provinsi Papua telah menyampaikan bahwa tidak ada LSM Pemantau Pemilu yang memenuhi syarat dan akreditasi untuk memantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan 7 Bupati/Wakil Bupati di Provinsi Papua.
Karena itu, praktis Pilkada serentak di Provinsi Papua hanya dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU dan Bawaslu atau Panwaslih. Ini dianggap berpotensi terjadinya konspirasi penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran tanpa terpantau dan terdokumentasinya bukti-bukti yang jelas. MRP melihat ada  kecenderungan lahir konspirasi pihak penyelenggara dan ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus Pilkada sepanjang tahun 2015 hingga 2017.
“Mulai dari banyaknya anggota KPU dan Panwaslih yang diberhentikan DKPP, Pemungutan Suara Ulang (PSU), konflik kekerasan di lapangan, hingga Papua menempati rangking pertama banyaknya pendaftaran kasus sengketa di MK dan pengaduan kode etik di DKPP,” kata Wakil Ketua I MRP, Jimmy Mabel S.Th, SH, MM dalam rilis MRP kepada Cenderawasih Pos, Ahad (24/6) kemarin. Merespon ini, MRP berinisiatif untuk menjalankan peran ikut melakukan pemantauan berjalannya proses Pilkada Papua.
Ini dikatakan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2008 yang menetapkan tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dimana huruf (a) menyebutkan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan DPRP, huruf (e) menyebutkan memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
Untuk tugas dan kewenangan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah dilaksanakan MRP, dimana MRP telah menyerahkanya kepada KPU Provinsi Papua melalui DPRP pada Februari lalu. Sedangkan tugas dan kewenangan dalam huruf (e) pasal 20 ini akan dilaksanakan MRP dengan memantau secara langsung pelaksanaan Pilkada Serentak bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta 7 Bupati/Wakil Bupati dengan melihat serta menampung aspirasi dari konstituen kelompok adat, kelompok perempuan dan kelompok agama terkait pemenuhan hak-hak konsitusional oleh penyelenggara Pilkada.
“Majelis Rakyat Papua melihat adanya potensi “virus transaksional” penyelenggara pemilihan dari tingkat provinsi sampai TPS. Ini akan menjangkiti penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Papua dan Pemilihan 7 Bupati/Wakil Bupati di Provinsi Papua 27 Juni 2018 ini,” katanya. Yang bisa terjadi adalah mulai dari jual beli C6 (undangan), mobilisasi orang untuk mencoblos dari TPS ke TPS, jual beli suara dalam pengisian formulir model C1 oleh KPPS, perubahan suara dalam rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat distrik, kabupaten sampai provinsi yang dilakukan oknum-oknum anggota KPU dan kemudian dilegitimasi oleh oknum-oknum anggota Bawaslu/Panwaslih.
Juga tim sukses yang melakukan serangan fajar termasuk aparat penegak hukum yang tidak netral. “Dalam beberapa kasus orang-orang asli Papua (OAP) yang tinggal bertahun-tahun di tempat itu justru tidak terdaftar dalam DPT dan tidak bisa memilih sedangkan non Orang Asli Papua (OAP) selalu dilayani dan bisa memilih. Ini sering menimbulkan konflik di lapangan dan memuncak saat proses perhitungan rekapitulasi perolehan suara yang menimbulkan banyak korban jiwa OAP,” wantinya.
MRP melihat yang bertarung dalam Pilkada serentak di provinsi dan 7 kabupaten ini adalah putra-putra terbaik OAP  dan yang memilih adalah OAP dan non OAP yang terdaftar dalam DPT atau memegang KTP Elektronik. “MRP berkewajiban memberikan afirmasi, proteksi dan pemberdayaan dalam Pilkada serentak ini melalui pemantauan langsung ke lapangan dan menerima aspirasi pengaduan dari masyarakat orang asli Papua terkait hak-hak politiknya yang tidak terlayani, dipasung, dan atau diciderai oleh Penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan, Aparatur pemerintah, dan atau aparat penegak hukum,” bebernya.
Dengan turunnya, MRP dalam pemantauan nantinya diharapkan dapat mencegah praktek-praktek politik kotor yang selama ini terjadi dan hasil pemantauan ini akan menjadi bahan masukan guna proses amandemen UU Otsus Papua yang sementara digodok di MRP. “Hasil diskusi yang saya pimpin, penjabat Gubernur Papua menyambut baik rencana pemantauan Pilkada oleh anggota MRP dan berkomitmen akan mendukung MRP untuk melaksanakan pemantauan tersebut,” imbuhnya. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *