Minta Batalkan Pleno KPU Paniai

AKSI DEMO  – Forum Peduli Demokrasi  Paniai – Papua (FPDP-P) melakukan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan kantor Bawaslu Provinsi Papua, Senin (11/6) siang kemarin.

Seratusan Lebih Massa Datangi KPU dan Bawaslu

  JAYAPURA- Forum Peduli Demokrasi  Paniai – Papua (FPDP-P) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, Senin (11/6) siang kemarin.  Demo ini berkaitan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paniai dalam pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai.

  Massa yang datang berjumlah kira-kira 150an orang, dating sambil membawa sejumlah spanduk berisi aspirasi dari pendemo. Beberapa orang melakukan orasi terkait tuntuan  mereka, baik kepada KPU maupun kepada Bawaslu Provinsi  Papua.

  Seperti diketahui, dalam putusan pleno penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada 7 Juni lalu, KPU Paniai menetapkan Pilkada Paniai hanya diikuti calon tunggal, yakni pasangan calon urut 3, Meki Nawipa – Oktovianus Gobai. Sementara pasangan calon lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), termasuk pasangan calon incumbent nomor urut 1, Hengky Kayame – Yeheskiel Tenouye.

  Keputusan KPU Paniai yang menyatakan Hengky Kayame – Yeheskiel Tenouye TMS inilah yang dipertanyakan massa pendemo. Bukan apa, sebab, keduanya dinyatakan TMS karena pailit. Sedangkan, menurut massa, yang terjadi ialah KPU Paniai tidak pernah berkoordinasi dengan calon Bupati nomor urut 1, yakni Hengky Kayame, terkait dengan persoalan hutang-piutang.

  Dikarenakan hal inilah, massa menuntut agar Bawaslu Provinsi Papua dapat membatalkan hasil pleno KPU Paniai per 7 Juni lalu tersebut, yang mana terkait dengan penetapan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

“ Kami menganggap bahwa keputusan yang dibuat KPU Paniai dalam Pleno Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai pada 7 Juni lalu melenceng dari aturan, mekanisme, dan aturan main yang ada dalam undang-undang maupun Peraturan KPU (PKPU),” ungkap Ketua FPDP-P, Thobias Bagubau, S.IP dalam orasinya.

  Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, Harris, menyebutkan bahwa dirinya akan menyampaikan aspirasi massa kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Papua, yaitu tidak lain kepada Ketua dan Komisioner Bawaslu. “Dalam hal ini, ketua dan kedua komisioner Bawaslu Provinsi Papua sedang tidak berada di tempat. Hal ini disebabkan, ketiganya saat ini tengah berada di Timika dalam tugas mengambil alih Panwas Kabupaten Mimika. Oleh sebab itu, diharapkan untuk bersabar, karena aspirasi ini akan kami terima dan sampaikan sesegera mungkin kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Papua,” sebut Haris.

Selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos edisi (12/6). (gra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *