Pokja Agama Temui Wapres, JK Sindir Bupati Punya Rumah di Jakarta

Suasana diskusi yang dilakukan anggota MRP Pokja Agama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (6/6) kemarin. Jusuf Kalla menyindir kadang ada bupati yang punya rumah di Jakarta.

JAYAPURA – Merespon aspirasi masyarakat terkait keresahan sosial dari beberapa situasi, Majelis Rakyat Papua Pokja Agama, Rabu (6/7) kemarin menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla yang difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari pertemuan tersebut Pokja Agama menyampaikan beberapa poin yaitu pertama persoalan keberadaan Ustadz Jafar Umar Thalib dan pembangunan pesantren di Kabupaten Keerom yang mana mendapatkan resistensi dari masyarakat setempat. Kedua permohonan dukungan penguatan terhadap kelembagaan MRP, ketiga permohonan mengakomodir putra putri asli Papua di berbagai kementerian dan permohonan audiens 51 Anggota MRP dengan Presiden. Wapres Jusuf Kalla juga merespon positif
penyampaian ini. JK mengakui kegiatan Jafar Umar Thalib di Poso dan Ambon tapi bukan sendiri melainkan bersama-sama. “Saya yang mendamaikan mereka pada waktu itu. Pak Din Syamsudin juga ikut serta dalam perundingan pada waktu itu. Saya menyarankan mereka untuk pulang dan mereka mengikutinya
dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan,” kata JK seperti rilis yang disampaikan MRP, Rabu (6/7) kemarin. Namun dari aspirasi ini ia menyampaikan bahwa akan memerintahkan Menteri Agama untuk mencari tahu apa kegiatan Pak jafar Umar Thalib di Arso. Namun pemerintah kata Jusuf Kalla juga tidak akan semena-mena.Jk juga mengingatkan agar MRP menjaga adat. Contohnya bahwa
MRP tentu untuk menjadi gubernur harus orang asli Papua. Hal ini terjadi di mana-mana termasuk Amerika.
Wakil Ketua MRP, Jimmy Mabel, S.Th, MM menyampaikan keinginan MRP agar pada Juli 2018 bisa membuat MoU di mana mengundang KPK atau BPK
dengan demikian kami MRP ini benar-benar dapat mengontrol dana otsus. “Kami minta
waktu bulan Juli sehingga kami 51 anggota bisa bertemu dengan Presiden,” beber Jimmy. Mendengar itu Jusuf Kalla juga mendukung meski ada penyampaian yang cukup mengagetkan diakhir diskusi. “Boleh. Itu sangat bagus, dana Otsus bisa ikut dikontrol karena minta maaf, para bupat (ade)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *